Page 216 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021

ANDAI KENAIKAN UPAH MINIMUM 2022 TAK SESUAI EKSPEKTASI BURUH, MBAK
PUAN BILANG BEGINI
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap kenaikan upah minimum 2022 dapat direalisasikan demi
pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya kaum buruh yang terdampak pandemi Covid-19.
Puan juga mengapresiasi Kemnaker yang memberi sinyal akan ada kenaikan upah minimum,
meski besaran peningkatannya masih dalam proses penghitungan.

"Kenaikan upah bisa kembali membangkitkan daya beli buruh," kata Puan dalam keterangan
yang diterima Rabu (27/10).

Menurutnya, dampak pandemi covid-19 sangat dirasakan kaum. Selain tidak ada kenaikan upah
minimum tahun lalu akibat menurunnya perekonomian nasional, tidak sedikit dari mereka
mengalami pengurangan upah, bahkan pemutusan hubungan kerja.

"Kami mendorong agar kenaikan upah minimum 2022 harus bisa memenuhi kebutuhan rakyat,"
ujarnya.

Namun, Puan mengingatkan kenaikan upah minimum tidak dapat memenuhi ekspektasi semua
pihak. Dia berharap ada jalan tengah agar besaran kenaikan upah minimum dapat
mengakomodir kebutuhan buruh, sekaligus sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kondisi
perekonomian nasional.

Untuk itu, Puan mengingatkan agar Kemenaker terus melakukan sosialisasi terkait rencana
kenaikan upah minimum ini.

Puan juga menyarankan agar pendekatan humanis kepada kelompok buruh harus dikedepankan.

"Libatkan kelompok buruh dalam pembahasan rencana kenaikan upah minimum. Sementara bagi
pihak buruh, saya berharap bisa menerima apabila kenaikan upah minimum tahun ini tidak sesuai
ekspektasi," saran Puan.

Perempuan pertama yang menjabat ketua DPR RI itu juga mengingatkan bahwa saat ini masih
dalam masa pemulihan dari dampak Covid-19.

"Adanya rencana kenaikan upah minimum tahun ini juga tentunya lebih baik dibandingkan
dengan tahun 2021 yang tidak ada kenaikan," terangnya.
Puan juga berharap kaum buruh mempertimbangkan kembali rencana menggelar aksi demo
karena penetapan upah minimum kini disesuikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
menggantikan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Meski kondisi pandemi Covid-19 sudah membaik, tapi kerumunan dapat menyebabkan
penyebaran virus dan menimbulkan klaster Covid-19.

"Saya berharap kawan-kawan buruh mencari alternatif lain untuk menyampaikan aspirasinya,"
ucap politisi PDI-Perjuangan itu.

Buruh meminta penetapan upah minimum dilakukan pemerintah daerah yang dinilai memiliki
hak untuk menetapkan upah di atas upah minimum yang ditetapkan pemerintah pusat.

215