Page 37 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021

DKI BELUM PUTUSKAN PENAIKAN UMP 2022

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memutuskan untuk menaikkan upah minimum
provinsi (UMP) pada tahun 2022. Hal itu dikarenakan kondisi saat ini masih keadaan pandemi
Covid-19.

"Setiap tahun kan kalau kita bicara kenaikan UMP itu memang selalu naik. Tapi kan kita liat
situasinya. Sekarang kan masih pandemi. Tentu kan kita juga lihat kemampuan para pengusaha.
Pengusaha kan banyak juga sekarang yang berat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza
Patria di Jakarta, Rabu (27/10).

Riza mengatakan pihaknya akan mencarikan solusi terbaik antara pengusaha dengan buruh agar
kedua belah pihak bisa adil dalam menyikapi situasi serta tuntutan saat ini. "Sekarang ini yang
berat kan pengusaha, masyarakat, pemerintah saja berat. Memang semuanya harus adil. Nanti
kita carikan formula yang terbaik buat semua pihak," tuturnya.

Dikatakan Riza, sekarang ini tidak boleh menang-menangan baik pengusaha maupun buruh.
Namun, ia berjanji akan mencarikan solusi untuk kedua belah pihak.

"Tidak boleh mau menang-menangan pemerintah mau menang sendiri, semaunya kan tidak
baik. Pengusaha maunya begitu, tidak baik juga. Atau buruh maunya sendiri kan tidak baik.
Semuanya pasti akan duduk bersama di satu meja untuk mencari solusi terbaik," ucapnya.

Kendati begitu, Riza menuturkan pihaknya menghormati usulan dari elemen buruh yang meminta
kenaikan upah sebesar 10 persen pada 2022 mendatang di Ibu Kota.

"Semua aspirasi buruh, pekerja, karyawan, maupun ASN sekalipun tentu kami sikapi secara baik
secara bijak. Yang penting harus proporsional. Adil bagi seluruh pihak. Adil bagi buruh, adil bagi
pengusaha, adil bagi pemerintah. Yang paling penting adil bagi masyarakat," ujarnya.
Seperti diketahui, Serikat buruh melakukan aksi demonstrasi menuntut kepastian kenaikan Upah
Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2022. Mereka yang tergabung dari berbagai federasi
datang tiba di depan Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 11.00 WIB.

Seorang narator aksi mengatakan, mereka meminta agar perwakilan mereka diterima oleh
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk pem-bicaraan kenaikan UMR 2022.

"Seharusnya UMP DKI Jakarta sebesar 5 juta rupiah. UMP itu buat masa kerja 1 tahun, parahnya
ini UMP diterapkan seluruh pekerja di DKI Jakarta. Ini harus ditindak, banyak banget perusahaan
memberlakukan UMP ke semua pekerjaannya bahkan cendrerung tak ada kenaikan," ujar
demonstran di depan Balai Kota DKI, Selasa (26/10).

Sekelompok buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSP-MI) DKI
Jakarta itu menuntut UMP 2022 di Jakarta naik sebesar 10 persen. Tuntutan lainnya yaitu
berlakukan UMSK 2021, mencabut UU Ombibus law dan PKB tanpa omnibus law.

SPMI menuntut kenaikan UMK 2022 hingga 10 persen karena berdasarkan hasil surveinya, rata-
rata 60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mengalami kenaikan. jon/S-2

36