Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 167

Ringkasan

              Sekjen DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Johnson Simanjuntak menegaskan, terkait
              UMK 2021 pihaknya mengikuti regulasi dan aturan yang ada. Ia mengakui di situasi sekarang
              ini, kondisi perekonomian yang belum bangkit seharusnya semua Pihak memahami.



              APINDO: PENETAPAN UMK 2021 IKUTI REGULASI

              Sekjen DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Johnson Simanjuntak menegaskan, terkait
              UMK 2021 pihaknya mengikuti regulasi dan aturan yang ada. Ia mengakui di situasi sekarang
              ini, kondisi perekonomian yang belum bangkit seharusnya semua Pihak memahami.

              "SE Menaker dan UU Cipta Kerja menyatakan bahwa untuk upah 2021 tidak ada kenaikan dulu,
              dimana untuk yang berlaku pada saat masih UMK berjalan."ujarnya, Kamis, (19/11/2020).

              Menyikapi  tuntutan  buruh  agar  dalam  penetapan  UMK  2021  harus  mempertimbangkan
              tambahan kebutuhan buruh selama pandemi Covid-19, seperti tambahan biaya masker, hand
              sanitizer,  multivitamin,  kuota  internet  untuk  anak  sekolah  secara  online,  dan  lain-lain  yang
              nilainya Rp600.000, Johnson menyebut tidak wajar.

              "Ya tidak wajar dong, Rp. 600.000 itu sudah berapa persen daripada upah di Ring I. Katakanlah
              Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo upahnya sudah Rp. 4,2 Juta kalau naik Rp. 600.000 sudah berapa
              persen?  Ketika  Kita  menggunakan  PP  78/2015  tentang  Pengupahan  pun,  itu  hanya  berapa
              persen?  lalu  mereka  minta  Rp.  600.000  itu  dasarnya  darimana?  Jadi  menurut  Saya,  Kawan-
              kawan  itu  ya  boleh  saja  mengusulkan  dan  meminta  dengan  angka  itu,  kan  sah-sah  saja  to
              mengusulkan, tapi jangan melakukan penekanan-penekanan. Ini sangat tidak baik buat iklim
              investasi di Jawa Timur."tutupnya.

              Johnson Simanjuntak menjelaskan, Apindo Jatim mencatat adanya sejumlah pabrik dan industri
              yang berencana pindah dari ring 1 akibat tidak mampu menanggung beban produksi yang tinggi.
              hal ini bahkan sudah terjadi di tahun lalu.

              "Yang paling utama itu pasti ada perampingan seluruh kegiatan usaha perusahaan. Sekarang
              sudah terjadi, banyak yang pindah ke Jombang, Nganjuk. Nah, kalau pindahnya masih Jawa
              Timur aja kan masih mending. Tapi yang dikhawatirkan kalau perusahaan itu pindahnya ke Jawa
              Tengah.  Karena  Jateng  sangat  bagus  sekali  loh  iklim  investasi  di  sana.  Infrastrukturnya
              mendukung. Upahnya juga tidak terlalu besar, Rp 2 jutaan kan di sana. Dan itu sudah dilirik
              pengusaha Jawa Timur untuk pindah kesana."jelasnya.


              Ia  menyatakan,  relokasi  merupakan  jalan  terakhir  setelah  efisiensi  perusahaan  sudah  tidak
              menutupi ongkos produksi.

              "Apalagi untuk perusahaan atau pabrik - pabrik padat karya seperti pabrik sepatu, ini kesempatan
              buat  mereka  melirik  daerah  lain  kalau  Jawa  Timur  tidak  kondusif.  Ketika  relokasi  itu  di  luar
              propinsi, ya Kita mau bilang apa?"tuturnya.





                                                           166
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172