Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 197

BLT TAK KUNJUNG MASUK REKENING, INI MASALAHNYA

              Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) subsidi gaji termin kedua sejak
              awal november lalu. Pencairan termin kedua ini merupakan pencairan subsidi gaji atau upah
              periode november dan desember 2020.

              Meskipun begitu, masih ada beberapa pekerja yang belum mendapatkan subsidi gaji atau upah
              (BSU) termin pertama. Karena berdasarkan data Kemnaker, pemerintah telah menyalurkan BSU
              kepada 12.252.668 pekerja atau buruh.

              Angka  tersebut  setara  dengan  98,78%  dari  target  penyaluran  yang  sebanyak  12.403.896
              penerima.  Artinya  masih  ada  sekitar  151.228  calon  penerima yang belum  mendapatkan  BLT
              Subsidi Gaji pada termin pertama.

              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengatakan,  ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan
              pekerja atau buruh belum menerima BSU. Misalnya adalah karena adanya duplikasi pada nomor
              rekening pekerja.

              Selain itu, bisa juga tak mendapatkan BSU karena rekening yang akan menjadi tujuan transfer
              sudah  terlanjur  ditutup.  Kemudain  bisa  juga  rekening  pasif  atau  mungkin  tidak  valid  atau
              rekening sudah dibekukan.

              “Selain itu, terdapat rekening yang tidak sesuai NIK dan rekening yang tidak terdaftar di kliring.
              Jumlahnya rekening bermasalah ini mencapai 151 ribu rekening,” ujarnya mengutip keterangan
              tertulis, Kamis (19/11/2020).

              Menaker berharap masyarakat yang merasa berhak mendapat BLT subsidi gaji atau upah namun
              masih  terkendala,  untuk  segera  berkomunikasi  dengan  manajemen  perusahaan  dan  BPJS
              Ketenagakerjaan agar datanya dapat diperbaiki.

              “Karena  sumber  datanya  dari  BPJS  Ketenagakerjaan,  sehingga  penyelesaian  data  ini  harus
              dikoordinasikan dengan mereka juga. Barulah nanti BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan
              koreksi kepada Kemnaker,” jelas Menaker.





























                                                           196
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202