Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 21

kemarin.  Tembusannya,  ketua  Dewan  Pengupahan  Provinsi  Jatim  dan  kepala  Disnakertrans
              Pemprov Jatim "Kenaikan ini disamakan dengan ring satu semuanya," ujarnya Lantas, apayang
              menjadi  pertimbangan  usulan  kenaikan  tersebut?  Himawan  memilih  tidak  memberikan
              penjelasan

              Lagi-lagi, dia menegaskan bahwa kenaikan itu tak lain sebatas disamakan dengan daerah ring
              satu di Jatim. Misalnya, Surabaya, Gresik, Pasuruan, dan Sidoarjo," tidak ada (pertimbangan
              lain),  pokoknya  (kenaikan  ring  satu)  disamakan,'  tegasnya.  Disinggung  potensi  kemampuan
              perusahaan di Kabupaten Mojokerto pihaknya tak mau ambil pusing. "Ya, nanti ditinjau. Itu kan
              cuma Rp 136 ribu sekian," tambahnya

              Terpisah, Ketua Apindo Kabupaten Mojokerto Bambang Wijanarko menolak usulan kenaikan UMK
              2021. Sebab, hal itu dinilai justru akan memberatkan perusahaan untuk tetap bertahan pada
              masa  sulit  seperti  sekarang.  Dia  mengaku  Apindo  merasa  ditelikung  pemerintah  atas  usulan
              kenaikan UMK sebesar 3,27 persen atau Rp 136.679,04. Sebab, dewan pengupahan yang terdiri
              atas pemerintah, pekerja, dan Apindo takpemah mengusulkan angka tersebut.

              "Jelas kami merasa ditelikung lewat belakang. Tidak ada usulan sepertiitu Sebab angkaitu akan
              membuat pengusaha lebih berat di tengah pandemi," ungkapnya.

              Menurut  dia,  dalam  rapat  dewan  pengupahan  yang  berlangsung  di  Kantor  Disnaker,  Jalan
              Pemuda, Kecamatan Mojosari, Kamis (5/11), hanyamuncul empat opsi. Pertama, ada kenaikan
              UMK  sebesar  Rp  609.330  yang  diusulkan  serikat  pekerja  Di  sisi  lain,  serikat  pekerja  dari
              organisasi berbeda juga mengusulkan adanya kenaikan berupa persentase. Yaitu, sebesar 5,65
              persen.

              Opsi ketiga, nilai UMK bertahan di angka Rp 4.179.787, disesuaikan dengan UU yang berlaku.
              Hal  itu  sesuai  usulan  Apindo.  Sebaliknya,  poin empatmenjadi  opsi disnaker  atau  pemerintah
              dengan kenaikan 1,42 persen karena disesuaikan dengan hitungan angka inflasi nasional. "Jadi,
              jika dari empat opsi itu, opsi pemerintah yang diambil, seharusnya kenaikan hanya 1,42 persen
              atau Rp 59 ribu hingga Rp 60 ribusekian. Tidaksebesar itu," paparnya (ori/ris/c7/cak)







































                                                           20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26