Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020

Sesuai Konvensi 102, cakupan kepesertaan jaminan pengangguran sekurang-kurangnya 50
persen dari semua karyawan yang tercatat di perusahaan, baik publik maupun swasta.
Sementara dalam Konvensi 168 sekurang-kurang-nya 85 persen dari semua karyawan, bahkan
termasuk peserta pemagangan. K168 juga mengatur ketentuan untuk pekerja musiman dan
pekerja baru. Malaysia, Vietnam, dan Thailand mewajibkan semua pekerjanya ikut dalam
program ini. Semakin banyak pekerja ikut, akan terwujud prinsip pooling of risk dan menjaga
kelangsungan pendanaan program.

Untuk mencegah penyalahgunaan, ILO mensyaratkan kualifikasi tertentu untuk peserta yang
berhak dapat tunjangan. Dalam konvensi ILO, kualifikasi pengangguran yang ditanggung
meliputi: (1) pengangguran itu harus tak dikehendaki (involuntary unemployment, (2)
pengangguran harus bersifat sementara (temporary unemployment), (3) penganggur yang akan
dapat benefit ini harus telah memiliki pekerjaan sebagai sumber penghidupannya (bukan untuk
yang baru mau bekerja), (4) penganggur harus tetap mampu bekerja, (5) penganggur harus
tetap bersedia bekerja kembali, dan (6) penganggur harus bersedia menerima pekerjaan yang
cocok.

Sementara K168 menyebutkan peserta yang memenuhi syarat/kualifikasi untuk dapat
tunjangan: peserta benar kehilangan pekerjaan dan sudah membayar minimal 6-12 bulan iuran.
Konvensi ILO 168 menyatakan tunjangan dapat dikecualikan karena perilaku buruk, berhenti
sukarela tanpa alasan sah.

Di Malaysia, tunjangan dikecualikan untuk pengunduran diri sukarela, berakhirnya kontrak,
kesalahan karena perilaku buruk, dan pensiun wajib. Penerima tunjangan harus mampu bekerja,
mau bekerja, dan aktif mencari kerja. Di Vietnam, tunjangan ditangguhkan jika peserta tak
memberitahukan pencarian kerja yang mereka lakukan setiap bulan. Tunjangan pengangguran
akan dihentikan jika peserta diketahui telah dapat pekerjaan, melaksanakan wajib militer,
menerima uang pensiun bulanan.
ILO juga memberi guideline terkait durasi dan besaran tunjangan yang diberikan. K102
menyebutkan tunjangan bersifat berjangka dan temporer, minimal 45 persen dari upah.
Diberikan selama 13 pekan hingga 12 bulan, termasuk perawatan medis. Adapun dalam Konvensi
168, tunjangan yang diberikan minimal 50 persen dari upah yang diberikan secara berjangka
selama 26 pekan dalam jangka waktu pengangguran atau 39 pekan hingga 24 bulan, termasuk
perawatan medis. Pembayaran tunjangan pengangguran umumnya dilakukan mingguan agar
memudahkan pengecekan secara periodik apakah yang bersangkutan telah dapat pekerjaan
baru.

ILO juga memberlakukan masa tunggu (waiting period) maksimal 7 hari setelah seseorang
berhenti dari pekerjaannya sebelum dapat tunjangan pengangguran. Masa tunggu diperlukan
karena tingginya moral hazard, rumitnya penyelesaian pengangguran dan besarnya biaya
tunjangan, sehingga diharapkan jika banyak pengangguran bisa diselesaikan dalam masa tunggu
(kembali bekerja), proses dan pembiayaannya bisa ditekan seminimalkan mungkin.
Di Malaysia, besar tunjangan diberikan dalam persentase menurun (80, 50, 40, 40, 30 dan 30
persen) dari upah selama 3-6 bulan maksimal, setelah melewati masa tunggu 7 hari. Di Vietnam,
60 persen dari upah rata-rata enam bulan berturut-turut sebelum pekerja menganggur, dengan
masa tunggu 15 hari. Di Thailand, diberikan berdasarkan alasan pengangguran: dipecat (50
persen dari gaji bulanan) selama 6 bulan, habis kontrak dan berhenti sukarela (30 persen dari
gaji bulanan) selama 3 bulan.

16