Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020

Judul Menyambut Jaminan Pengangguran
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-11-20 04:50:00
Ukuran 318x259mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 262.350.000

News Value Rp 787.050.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Salah satu isu yang paling sensitif dan selalu jadi kontroversi sejak UU Cipta Kerja dibahas adalah
soal pesangon. Pengusaha berikhtiar agar jumlah kewajiban pembayaran pesangon dikurangi
dan dirasionalisasi, tak lagi 32 kali upah. Sementara buruh, yang diwakili organisasi serikat
pekerja, bersikukuh tak boleh ada pengurangan pesangon. Pesangon versi UU No 13/2003
tentang Ketenagakerjaan, menurut mereka, harga mati dan tak boleh ditawar.

Pekerja yang terkena PHK tetap dapat pesangon dan kompensasi PHK lainnya. Pengusaha
bertanggung jawab untuk 19 kali upah dan pemerintah enam kali upah lewat program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP akan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip
asuransi sosial dan secara operasional akan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan (TK).

MENYAMBUT JAMINAN PENGANGGURAN

Salah satu isu yang paling sensitif dan selalu jadi kontroversi sejak UU Cipta Kerja dibahas adalah
soal pesangon. Pengusaha berikhtiar agar jumlah kewajiban pembayaran pesangon dikurangi
dan dirasionalisasi, tak lagi 32 kali upah. Sementara buruh, yang diwakili organisasi serikat
pekerja, bersikukuh tak boleh ada pengurangan pesangon. Pesangon versi UU No 13/2003
tentang Ketenagakerjaan, menurut mereka, harga mati dan tak boleh ditawar.

Setelah melalui serangkaian perdebatan dan negosiasi alot, akhirnya UU Cipta Kerja (UUCK)
menemukan titik kompromi. Pekerja yang terkena PHK tetap dapat pesangon dan kompensasi
PHK lainnya Jumlah pesangon maksimum turun dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah.
Pengusaha bertanggung jawab untuk 19 kali upah dan pemerintah enam kali upah lewat
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

JKP merupakan skema perlindungan dan program jaminan sosial baru terhadap korban PHK yang
diintegrasikan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). JKP akan diselenggarakan secara
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan secara operasional akan diselenggarakan oleh
BPJS Ketenagakerjaan (TK). Program JKP tidak akan mengurangi, justru melengkapi pemberian
manfaat jaminan sosial lain, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM),
Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

14