Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 3
Judul Banyak pekerja yang belum terima subsidi gaji termin II, ada apa?
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/banyak-pekerja-yang-belum-terima-
subsidi-gaji-termin-ii-ada-apa
Jurnalis kompas.com
Tanggal 2020-11-20 06:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Kami harus mendapatkan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) atas rekomendasi dari KPK untuk memastikan penerima subsidi gaji atau upah ini sesuai
dengan peraturan
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Mereka yang memenuhi syarat itu adalah yang upahnya yang
dilaporkan di BPJS itu di bawah Rp 5 juta
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Ini sedang dalam proses finalisasi, tapi yang sudah clear, kami
salurkan berarti sudah masuk pada batch (tahap) ketiga
Ringkasan
Meski Bantuan subsidi upah (BSU) termin II sudah mulai disalurkan pada awal November 2020,
namun, banyak pekerja yang belum menerima bantuan termin II. Padahal, sebelumnya mereka
mendapatkan BSU pada termin I. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah
mengatakan, pihaknya memverifikasi ulang data setiap pekerja yang jadi sasaran bantuan.
Kementerian, lanjut Ida, ingin memastikan pekerja yang sudah mendapatkan bantuan dua bulan
lalu memenuhi syarat berpenghasilan di bawah Rp 5 juta
BANYAK PEKERJA YANG BELUM TERIMA SUBSIDI GAJI TERMIN II, ADA APA?
Meski Bantuan subsidi upah (BSU) termin II sudah mulai disalurkan pada awal November 2020,
namun, banyak pekerja yang belum menerima bantuan termin II. Padahal, sebelumnya mereka
mendapatkan BSU pada termin I.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya memverifikasi ulang
data setiap pekerja yang jadi sasaran bantuan. Kementerian, lanjut Ida, ingin memastikan
pekerja yang sudah mendapatkan bantuan dua bulan lalu memenuhi syarat berpenghasilan di
bawah Rp 5 juta. "Kami harus mendapatkan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas
2