Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 5
Judul UU Cipta Kerja Berikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-11-20 06:08:00
Ukuran 115x191mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 5.750.000
News Value Rp 17.250.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
UU Cipta Kerja memberi manfaat tak hanya bagi pengusaha tapi juga pekerja. Buktinya, mereka
masih berhak akan uang pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) ketika dirumahkan
oleh perusahaan. Hal ini membuktikan pemerintah masih memberi perhatian kepada pegawai
yang di-PHK.
Jumlah pengangguran yang tinggi masih menjadi permasalahan di Indonesia. Ditambah lagi
sejak pandemi covid-19 bulan maret 2020, sejumlah karyawan di-PHK karena pabrik tempat
mereka bekerja gulung tikar. Situasi ini membuat rakyat kecil menjerit karena mereka kehilangan
tempat untuk mencari nafkah dan bingung bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari.
UU CIPTA KERJA BERIKAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
UU Cipta Kerja memberi manfaat tak hanya bagi pengusaha tapi juga pekerja. Buktinya,
merekamasih berhak akan uang pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) ketika
dirumahkan oleh perusahaan. Hal ini membuktikan pemerintah masih memberi perhatian kepada
pegawai yang di-PHK.
Jumlah pengangguran yang tinggi masih menjadi permasalahan di Indonesia. Ditambah lagi
sejak pandemi covid-19 bulan maret 2020, sejumlah karyawan di-PHK karena pabrik tempat
mereka bekerja gulung tikar. Situasi ini membuat rakyat kecil menjerit karena mereka kehilangan
tempat untuk mencari nafkah dan bingung bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah berusaha mengatasi keadaan ini dengan meresmikan Omnibus Law UU Cipta Kerja,
oktober lalu. Dalam UU ini ada pasal 46 B ayat 2 yang mengatur tentang jaminan kehilangan
pekerjaan (JKP). Selanjurnya akan 'ditegaskan melalui peraturan pemerintah (PP). Jadi, pekerja
yang di-PHK tidak akan bingung karena akan mendapat JKP, selain uang pesangon.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden, Fadjar Dwi Wisnuwardhani menyatakan
bahwa JKP berbentuk pelatihan dan bantuan finansial selama waktu tertentu. Bahkan ada
kemungkinan ada skema untuk mempercepat pekerja untuk kembali bekerja, berupa akses
informasi pasar kerja. JKP akan diurus BPJS ketenagakerjaan dan pemerintah pusat.
4
