Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 123
PEMBERIAN THR AKAN JADI STIMULUS KONSUMSI MASYARAKAT
JAKARTA, - Kantor Staf Presiden (KSP) menilai pemberian THR akan memberikan dampak positif
untuk perekonomian Indonesia. Saat karyawan mendapatkan THR kegiatan rumah tangga akan
meningkatkan konsumsi. Sektor konsumsi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi
terbesar.
"Pemenuhan pembayaran THR, tanpa disadari dapat membantu peningkatan perekonomian dari
sisi permintaan," jelas Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP Fadjar Dwi Wisnuwardhani, dalam
siaran pers yang diterima pada Kamis (22/4).
Ia mengatakan THR merupakan pendapatan non upah. Adapun pekerja/buruh yang berhak atas
THR adalah Pekerja/Buruh PKWTT (pekerja tetap) dan Pekerja/Buruh PKWT (pekerja kontrak)
yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Pada umumnya, THR
wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh serta Wajib dibayar paling lama 7 hari
sebelum hari raya keagamaan. Keputusan THR untuk tahun ini sudah tertuang dalam Surat
Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Namun, Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian pada saat
itu terutama terhadap kelangsungan usaha. Untuk itu, dalam kerangka pelaksanaan THR 2021,
walaupun diberikan kesempatan untuk melakukan perundingan bipartite antara pihak pengusaha
dan perwakilan pekerja jika pengusaha merasa tidak mampu, namun terdapat perbedaan
dengan aturan 2020.
"Salah satunya mengenai kesepakatan yang dibuat harus tertulis dan memuat waktu
pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan
tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan," ucap Fajar.
Selain itu, perusahaan harus dapat membuktikan ketidakmampuan membayar THR 2021 secara
tepat waktu berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
"Apabila besaran nilai THR yang ditetapkan dalam PK, PP, PKB, atau kebiasaan lebih besar dari
nilai THR di atas, maka THR yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan PK, PP, PKB
atau kebiasaan yang telah dilakukan," kata Fadjar.
Ia mengatakan pemberian THR berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan; dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Adapun untuk pengawalan pelaksanaan THR, dibentuk
posko-posko THR 2021 yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi,
pemantauan pelayanan, pengaduan pembayaran THR.
"Posko ini bisa diakses melalui daring dan luring," tutup Fadjar.
Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya melibatkan seluruh
pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari internal maupun eksternal dalam kegiatan Posko
THR 2021 Kemnaker melibatkan Tim Pemantau dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)
dan dari unsur Organisasi Pengusaha yang duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan
Nasional. Tim pemantau ini bertugas memantau jalannya posko THR 2021. Keterlibatan
pemangku kepentingan ( stakeholder ) ini yang jadi pembeda posko THR 2021 dengan tahun
sebelumnya.
"Kami sangat berharap mereka dapat memantau jalannya posko pelaksanaan THR keagamaan
2021, sekaligus memberikan saran masukan kepada tim posko mengenai pelaksanaan tugas
posko THR 2021. Kami sangat terbuka diawasi oleh serikat pekerja maupun dari pengusaha,"
ucap Ida. Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
122
