Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021

Fadjar dikutip Republika.co.id menjelaskan, THR merupakan pendapatan nonupah. Adapun
pekerja atau buruh yang berhak atas THR adalah pekerja/buruh PKWTT (pekerja tetap) dan
pekerja/buruh PKWT (pekerja kontrak) yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus
menerus atau lebih.

Pada umumnya, ujarnya, THR wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh serta Wajib
dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Keputusan THR untuk tahun ini
sudah tertuang dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Namun, kata Fadjar, Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi
perekonomian pada saat itu terutama terhadap kelangsungan usaha. Untuk itu, dalam
pelaksanaan THR 2021, walaupun diberikan kesempatan untuk melakukan perundingan bipartite
antara pihak pengusaha dan perwakilan pekerja jika pengusaha merasa tidak mampu, namun
terdapat perbedaan dengan aturan 2020.

Salah satunya mengenai kesepakatan yang dibuat harus tertulis dan memuat waktu pembayaran
THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan. Selain itu, perusahaan harus dapat membuktikan
ketidakmampuan membayar THR 2021 secara tepat waktu berdasarkan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan.

"Apabila besaran nilai THR yang ditetapkan dalam PK, PP, PKB, atau kebiasaan lebih besar dari
nilai THR di atas, maka THR yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan PK, PP, PKB
atau kebiasaan yang telah dilakukan," ungkap Fadjar.

Fadjar juga mengingatkan, pemberian THR didasarkan pada Pasal 9 PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan; dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Adapun untuk pengawalan pelaksanaan THR,
dibentuk posko-posko THR 2021 yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi,
konsultasi, pemantauan pelayanan, pengaduan pembayaran THR.
"Posko ini bisa diakses melalui daring dan luring," ujar Fadjar.

124