Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 156
Pasalnya Bupati Majalengka, Karna Sobahi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang
pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja/buruh di perusahaan sebagai upaya untuk memenuhi
kebutuhan buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
Surat tersebut memiliki nomor 561/674/DK2UKM yang mana surat tersebut menindaklanjuti
surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor: M/6/HK.04/IV/2021.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (K2UKM), Sadili
menyebutkan, dalam surat edaran tersebut, pembayaran THR keagamaan juga sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan tersebut.
Maka, THR itu diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan
secara terus menerus atau lebih.
Kemudian, pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan
perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
"Besaran THR, yaitu bagi pekerja/buruh yang mempunyai kerja 12 bulan secara terus menerus
atau lebih diberikan sebesar satu bulan upah. Bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja
satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai
perhitungan masa kerja dibagi 12 dikalikan satu bulan upah," ujar Sadili, Kamis (22/4/2021).
Sadili menjelaskan, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah
satu bulan dihitung jika pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah
satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 terakhir sebelum hari
raya.
Selain itu, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, maka upah
satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
"THR juga wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Kami minta agar seluruh
perusahaan dapat melaksanakan ketentuan dimaksud serta memberikan THR kepada
pekerja/buruh di perusahaan tepat pada waktunya," ucapnya.
Kasi Perselisihan Hubungan Industrial Dinas K2UKM Majalengka, Aan Andaya meminta
pemberian THR bagi pekerja/buruh dilakukan secara full.
Tidak ada alasan perusahaan itu menyicil THR .
"Kami sarankan seluruh perusahaan di Kabupaten Majalengka memberikan tunjangan secara
full. Tidak seperti tahun sebelumnya," ujar Aan yang juga juara 1 Mediator Hub Industrial
Provinsi Jawa Barat ini.
Ia mengatakan, bagi perusahaan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi
dinas dan difasilitasi dengan pembentukan posko layanan informasi dan pengaduan THR tahun
2021.
.
155
