Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021

Ringkasan

Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang membentuk Posko Pengaduan
Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2021. Posko Pengaduan THR tersebut sudah dibuka sejak
hari kedua puasa kemarin atau Kamis (15/4/2021) lalu.

PEMKOT PANGKALPINANG BENTUK POSKO PENGADUAN THR 2021, PERUSAHAAN
WAJIB BAYAR THR H-7 SEBELUM LEBARAN

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang melalui Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota
Pangkalpinang membentuk Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2021.
Posko Pengaduan THR tersebut sudah dibuka sejak hari kedua puasa kemarin atau Kamis
(15/4/2021) lalu.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, Amrah Sakti, Kamis (22/4/2021) menyebutkan, posko
pengaduan tersebut berfungsi untuk menerima laporan pengaduan para pekerja yang merasa
dirugikan atau tidak mendapatkan THR dari tempatnya bekerja.

Kata Amrah, hal ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor: M/6/HK/.04/IV/2021 Tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di
perusahaan.

"Yang maan isinya pemberian THR bagi pekerja buruh di perusahaan hanya saja berbeda dari
tahun lalu itu tahun ini harus dibayar secara langsung kalau tahun lalu ada kebijakan bisa
dibayarkan dengan cara mencicil. Dan pembayarannya H-7 harus sudeh selesai," kata Amrah
saat ditemui Bangkapos.com di ruangannya, Kamis (22/4/2021).

Tak hanya itu, Amrah menyebutkan, untuk tahun ini masih dimungkinkan untuk adanya ruang
dialog kalau usaha kesulitan dalam proses pembayaran.

"Sehingga kemungkinan besar THR dikeluarkan tidak tepat waktu, maka pengusaha harus
membuka ruang dialog membuat kesepakatan dengan pekerja tentang tata cara pembayaranya.
Yang dirundingkan itu penundaan waktu kapan dibayarkan tidak menghapus kewajiban
perusahaan membayarkan THR," jelasnya.

Posko pengaduan THR tepat di kantor DPMPTSP dan Tenaga Kerja di jalan Rasakunda Kota
Pangkalpinang tersebut akan ditutup 12 hari setelah Hari Raya Idul Fitri nanti.

Menurut Amrah, biasa pengaduan THR mulai banyak dari para pekerja H-7 hingga H+7 hari raya
idul fitri.
"Kalau kita perkirakan masih sama seperti tahun kemarin karena masih terasa dampak Pandemi
Covid-19 ini. Dan yang paling besar saat ini berkaitan dengan bidang jasa cuma mungkin tidak
separah tahun lalu, kan sudah beberapa perusahaan yang normal kembali," jelasnya.

Kemudian, pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha,
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Menurutnya, untuk besaran THR keagamaan secara proporsional yaitu bagi pekerja yang
mempunyai masa kerja dua belas bulan ke atas, diberikan sebesar satu bulan upah atau lebih.

157