Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 189
"Pemenuhan pembayaran THR, tanpa disadari dapat membantu peningkatan perekonomian dari
sisi permintaan," jelas Fadjar Dwi Wisnuwardhani dalam siaran pers KSP di Jakarta, Kamis (22/4).
Fadjar mengatakan THR merupakan pendapatan non upah. Adapun pekerja/buruh yang berhak
atas THR adalah Pekerja/Buruh PKWTT (pekerja tetap) dan Pekerja/Buruh PKWT (pekerja
kontrak) yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
Dia mengatakan pada umumnya THR wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh
serta wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, kata Fadjar,
Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian pada saat ini
terutama terhadap kelangsungan usaha.
Dia mengatakan apabila pengusaha tidak mampu membayar THR maka harus membuat
kesepakatan tertulis. Selain itu, perusahaan harus dapat membuktikan ketidakmampuan
membayar THR 2021 secara tepat waktu berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan
yang transparan.
Fadjar juga mengingatkan, pemberian THR didasarkan pada Pasal 9 PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan; dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Adapun untuk pengawalan pelaksanaan THR, dibentuk posko-posko THR 2021 yang bertujuan
untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, pemantauan pelayanan, pengaduan
pembayaran THR.
"Posko ini bisa diakses melalui daring dan luring," tutup Fadjar.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah kembali mengingatkan kepada seluruh
pelaku usaha di Indonesia untuk taat membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
tepat waktu hingga H-7 Idul Fitri 2021. Menyusul adanya sejumlah sanksi yang siap menjerat
pelaku usaha nakal.
"Saya kira sudah pernah saya sampaikan pada waktu menyampaikan tentang surat edaran
pembayaran THR 2021, jika terlambat membayar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-
undangan maka dikenakan (sanksi)," tegas Menaker Ida dalam acara Launching Posko THR
Tahun 2021 dan Call Center 1500-630 di Jakarta, Senin (19/4).
Dia menjelaskan, sanksi denda akan menjadi opsi pertama yang diberikan kepada perusahaan
yang telat membayarkan THR Keagamaan di tahun ini. Adapun, besaran denda yang harus
dibayarkan sebesar 5 persen dari nilai THR yang harus dibayarkan kepada pekerja atau buruh.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Denda digunakan untuk kepentingan kesejahteraan pekerja atau buruh," terangnya.
Selain itu, perusahaan yang terlambat membayarkan THR kepada karyawannya juga bisa
dikenakan sanksi administratif. Pemberian sanksi administrasi tersebut akan dilakukan secara
bertahap merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dalam beleid tersebut, tingkatkan pemberian sanksi administrasi diatur dalam empat tahapan.
Yakni berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian
atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
"Sanksi administrasi yang dikenakan kepada teman-teman pengusaha saya sudah pernah
jelaskan waktu yang lalu," tegasnya.
[gil].
188
