Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 191
Laporan pengaduan disampaikan pada Posko Pengaduan THR tahun 2021. Posko berada di
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Jalan Samarinda. Pekerja atau buruh bisa datang
untuk melayangkan laporan ke posko tersebut.
Perusahan harus membayar THR pekerja paling lambat tujuh hari jelang Lebaran tahun ini dan
jumlahnya harus secara penuh.
"Maka kami Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru membuka posko pengaduaan THR tahun 2021,"
terang Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Abdul Jamal kepada Tribunpekanbaru.com,
Kamis (22/4/2021).
Pihaknya sudah membuka posko pengaduan THR sejak 14 April 2021 lalu hingga Lebaran.
Pekerja yang merasa belum memperoleh THR dari perusahaan juga bisa melayangkan laporan
lewat telepon dan whats app. 0812 6813 402 atau 0822 8310 9458.
"Mereka juga bisa melaporkannya secara langsung ke posko pengaduan," terangnya.
Pihaknya memastikan bakal menindaklanjuti laporan yang masuk. Mereka juga merahasiakan
nama pekerja yang melayangkan laporan.
"Kita siap merahasiakan, asal laporannya jelas kepada dinas tenaga kerja kota. Kita akan
kerjasama dengan pengawas untuk menindaklanjuti laporan pekerja," Pembentukan posko
pengaduan THR sesuai surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian
THR keagamaan tahun 2021.
Satu poin yakni segera membuat posko pengaduan THR .
Dinas tenaga kerja juga siap mengawasi pemberian THR di perusahaan. Apalagi Gubernur Riau
sudah menerbitkan edaran terkait pelaksaan pemberian THR .
Kadisnaker Pekanbaru Ingatkan Perusahaan Harus Bayar THR Secara Penuh Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Abdul Jamal mengingatkan perusahaan agar segera membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan. Perusahaan harus tetap membayarkan THR walau
terdampak covid-19.
Jamal menegaskan bahwa tahun ini THR mesti dibayar secara penuh. Tahun lalu perusahaan
yang terdampak covid-19 bisa membayar THR dengan dicicil.
"Tahun ini tidak bisa dicicil, semua wajib diberikan ke pekerja," tegasnya kepada
Tribunpekanbaru.com, Kamis (22/4/2021).
Menurutnya, perusahaan pada tahun ini pemberian wajib memberikan THR walau ada
kelonggaraan. Mereka bisa musyawarah atau rembuk dengan pekerja terkait pembayaran THR.
Perusahaan harus merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No.6 tahun 2016 tentang
THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
Walau saat ini masih dalam pandemi covid-19. Perusahaan nantinya harus melapor ke dinas
tenaga kerja bila perusahaan terdampak pandemi covid-19 THR . Ia menyebut tim dari dinas
bakal melihat laporan keuangan bulanan dari perusahaan.
Hal ini sebagai cara untuk memastikan perusahaan benar-benar terdampak pandemi yang sudah
berlangsung sejak tahun 2020 silam.
"Kita lihat laporan keuangan bulanan dari perusahaan, apakah betul-betul terdampak," jelasnya.
(Tribunpekanbaru.com/Fernando Sikumbang) Berita lain seputar THR.
190
