Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021

tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Di dalam SE tersebut
diterangkan, THR wajib diberikan dari pengusaha kepada karyawan minimal tujuh hari sebelum
Hari Raya, atau jika diperkirakan, akan jatuh pada Kamis mendatang (13/5), paling lambat
dibayarkan pada Kamis mendatang (6/5).

THR HARUS DIBAYARKAN PENUH

KOTA, Radar Trenggalek - Pengusaha di Kota Keripik Tempe dengan hasil pas-pasan harus bisa
melakukan manajemen keuangannya dengan baik. Pasalnya, kendati kini masih dalam status
pandemi Covid-19, para pengusaha harus membayar penuh tunjangan hari raya (THR) kepada
karyawannya.

Hal ini sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Di dalam SE tersebut
diterangkan, THR wajib diberikan dari pengusaha kepada karyawan minimal tujuh hari sebelum
Hari Raya, atau jika diperkirakan, akan jatuh pada Kamis mendatang (13/5), paling lambat
dibayarkan pada Kamis mendatang (6/5). Untuk itu, disperinaker telah mengirimkan surat
kepada para pengusaha di daerahnya agar mematuhi hal tersebut. "SE ini baru terbit kemarin
(Selasa, 20/4, Red) dan telah kami teruskan ke sejumlah perusahaan yang ada," ungkap Kasi
Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja (Disperinaker) Trenggalek Bambang Edi Murjito.

Dia melanjutkan, dengan terbitnya SE seperti itu, berarti proses pemberian THR tahun ini
berbeda pada tahun kemarin (2020, Red) kendati masih sama-sama dalam status pandemi
Covid-19. Sebab, tahun lalu berdasarkan pemberian THR bisa dilakukan dengan cara bertahap
alias dicicil. Namun, kini harus dibayar penuh berdasarkan ketentuan. "Berdasarkan SE tersebut,
THR hukumnya wajib diberikan karena merupakan hak para karyawan dengan masa kerja
minimal satu bulan," katanya.

Sedangkan ketika ada perusahaan yang dirasa memiliki keuangan buruk, perusahaan
bersangkutan boleh menunda pemberian THR setelah Hari Raya. Namun dengan catatan,
pengusaha bersangkutan terlebih dahulu mengumpulkan semua karyawannya dan melakukan
sosialisasi terkait permasalahan tersebut. Sehingga jika dalam sosialisasi tersebut semua
karyawannya tak mempermasalahkan, maka pengusaha bisa terbebas dari kewajibannya
tersebut. Sehingga perlu kesepakatan semua karyawannya tanpa kecuali. Jika hasil telah
disepakati, pengusaha membuat berita acara terkait hal tersebut, yang kemudian diserahkan ke
disperinaker untuk ditindaklanjuti. Kesepakatan tersebut bisa batal jika ada satu karyawan saja
yang menolaknya.

Sedangkan untuk jumlah THR, ditentukan berdasarkan lama kerja dan jumlah gaji pokok setiap
karyawan tersebut. Sebab, bagi karyawan yang memiliki masa kerja minimal satu tahun, akan
mendapatkan besaran THR seperti satu kali gaji pokok. Sedangkan bagi karyawan yang masa
kerja antara satu bulan hingga satu tahun, besaran THR ditentukan masa kerja dibagi 12 bulan
dan dikalikan dengan jumlah gajinya. "Untuk itu, jika ada karyawan yang mendapatkan THR
tidak sesuai ketentuan, silakan melapor. Kami akan meneruskan laporan itu ke Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi jawa Timur agar melakukan tindakan," jelas
Bambang.

Sementara itu, salah satu pekerja di Trenggalek, Handayani mengatakan, biasanya tempatnya
bekerja membayar beberapa hari sebelum libur Hari Raya. Itu dilakukan untuk mengantisipasi
para karyawan tak masuk kerja karena THR telah dibayar di awal sehingga perusahaan
mengalami kerugian. "Hal ini sudah terjadi bertahun-tahun. Tak masalah yang penting THR tetap
dibayar," tuturnya.

219