Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 222

Dinar menjelaskan pada pademi Covid-19 ini bagi perusahaan yang terkena dampak pademi dan
              tidak mampu membayar THR sesuai dengan waktu yang ditentukan, perusahan tersebut tetap
              wajib membayar THR.

              Ketentuan bagi perusahaan yang tidak mampu bayar THR tepat waktu, maka perlu adanya dialog
              antara pengusaha dan pekerja untuk kesepakatan tertulis. Kesepakatan tertulis dalam bentuk
              perjanjian antara pekerja dengan pengusaha.

              "Perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan harus dilaporkan perusahaan kepada Dinas Tenaga
              Kerja  paling  lambat  7  hari  sebelum  hari  raya  keagamaan,"  ujarnya."THR  dapat  memulihkan
              ekonomi nasional dari dampak pademi Covid-19,tuturnya.

              Direktur Pengupahan Ditjen PHI JSK mengatakan perusahaan atau pengusaha yagn terlambat
              membayar THR dikenakan denda 5% dari jumlah THR yang dibayarkan kepada para pekerjanya.
              Denda tersebut dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja.

              "Sedangkan Perusahaan yang tidak membayar THR maka ada sanksi yang akan diberlakukan,
              pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara bagi sebagian atau seluruh alat produksi,
              hingga pembekuan kegiatan usaha," tutupnya.

              Perencana keuangan Mike Rini Sutikno mengatakan THR bukan untuk dihabiskan pada saat hari
              raya. THR dapat dipergunakan untuk biaya pengeluaran setelah hari raya usai. Agar THR tidak
              cepat habis, maka perlu bijak mengelola THR yang didapatkan pada hari raya.

              "Pola pikir kita mengenai THR perlu diubah, THR bukan rezeki yang datang untuk dihabiskan
              semua pada saat hari raya," ucapnya.

              Dia  menjabarkan  THR  perlu  dikelola  dengan  bijak  dengan  THR  dibagi  kebeberapa  pos
              pengeluaran.  Pos  pengeluaran  THR  yang  pertama  adalah  untuk  prioritas,  prioritas  ini  bukan
              kebutuhan sehari-hari seperti pengluaran listrik.

              Prioritas yang dimaksud Mike adalah, untuk menabung dana darurat, pelunasan hutang, serta
              investasi untuk masa depan.

              "Dana darurat sangat penting karena masa epidemi ini situasi yang tidak pasti. Proporsi untuk
              pos prioritas ini adalah 10-30 persen dari THR yang didapat,"ucapnya.

              Mike  menjabarkan  lebih  lanjut,  pos  pengeluaran  THR  selanjutnya  adalah  zakat,  infak,  dan
              sedekah dengan proporsi 10 persen dari THR. Pengeluaran untuk sajian khas hari raya sebesar
              5  -  15  persen  dari  THR.  Pengeluaran  untuk  busana  dan  perlengkapan  ibadah  dialokasikan
              sebesar 5 - 15 persen dari THR yang di dapat.

              "Saat hari raya, tidak perlu semua yang kita pakai mesti baru, upayakan belanja berdasarkan
              kebutuhan bukan atas dasar keinginan," terangnya.

              Dia menambahkan dana THR dapat digunakan untuk keperluan lainnya seperti liburan, halal
              bihalal, renovasi rumah.

              "Keperluan seperti ini dialokasikan hanya sekitar 10-15 persen" tutupnya.Pada kesempatan yang
              sama,  Direktur  Komunikasi  Korporat,  Danone  Indonesia  Arif  Mujahidin  mengatakan  THR
              merupakan salah satu bentuk dukungan kepada karyawan. "Ketika karyawan bahagia, maka
              produktivitas pun ikut meningkat," ucapnya.

              (her).




                                                           221
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227