Page 272 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 272

GUBERNUR: TIDAK ADA ALASAN, PENGUSAHA WAJIB BAYAR THR

              Pandemi Covid-19 berdampak buru terhadap ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi
              Utara (Sulut). Dimasa pandemik Covid-19, banyak perusahaan akhirnya tutup. Bukan hanya itu,
              banyak perusahaan juga terpaksa merumahkan hingga memotong gaji tenaga kerja.

              Dan kali ini perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku, wajib untuk membayarkan Tunjangan
              Hari  Raya  (THR)  hari  raya  keagamaan  Idul  Fitri.  Namun  ditegaskan  Gubernur  Sulut  Olly
              Dondokambey (OD), Selasa (21/2) kemarin, semua perusahaan diwajibkan untuk membayar
              semua THR bagi tenaga kerja apa pun alasannya.

              "Mau tidak mau, sesuai aturan yang berlaku, THR harus tetap dibayarkan. Tidak ada alasan.
              Saya tidak mau tahu, semua pengusaha wajib untuk membayar THR. Kalau tidak saya yang akan
              cek langsung," ungkapnya.

              Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulut Erny
              Tumundo  mengatakan  bahwa,  untuk  pemberian  THR,  sudah  ada  edaran  Menteri
              Ketenagakerjaan  RI,  yang  kemudian  akan  ditindaklanjuti  dengan  edaran  gubernur  yang
              ditujukan bagi kepala daerah di 15 kabupaten/kota.

              "Dimana pemberian THR harus sesuai dengan yang telah diatur Undang-undang. Jadi sifatnya
              pemberian  THR  adalah  hal  yang  wajib  dilakukan  setiap  perusahaan.  Karena  kan  aturannya
              seperti itu," sebutnya.

              Namun  dibeberkan  Tumundo,  pemberian  THR  kali  ini  bisa  dilakukan  secara  negosiasi.
              "Perusahaan itu bisa negosiasi dengan tenaga kerjanya untuk pemberian THR. Namun dalam
              negosiasi ini diharapkan, tidak merugikan lara pekerja. Tapu peluang untuk negosiasi itu dibuka
              dan terbuka bagi pemberi kerja dan penerima kerja. Dan saat ini edaran gubernur kita sementara
              menunggu. Tetapi kita berharap H-7 semua perusahaan telah melakukan pembayaran THR,"
              katanya.
              Negosiasi  tersebut  menurut  Tumundo  bisa  dilakukan  dengan  beberapa  hal.  "Itu  adalah
              kesepakatan  bersama.  Jadi  THR  bisa  dilakukan  secara  cicil,  atau  hal  lain.  Tapi  tidak  boleh
              mengurangi  volume  THR  tersebut.  Nah  semua  itu  tergantung  negosiasi,  kalau  juga  uang
              digantikan dengan barang, bisa tapi barang tersebut nilainya sesuai dengan volume THR.
              Tapi itu semua tergantung negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak. Karena sesuai ketentuan,
              bekerja di bawah satu tahun, pemberian THR secara proporsional. Namun jika sudah bekerja
              diatas satu tahun, maka pemberian THR harus sesuai upah tenaga kerja tersebut," kuncinya.
              (Dewa/Angel).
























                                                           271
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277