Page 277 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 277

Kepala  Bidang  Tenaga  Kerja,  Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan
              Tenaga Kerja ( DPMPTSP-TK ) Kota Batu, Adiek Iman Santoso menjelaskan, perusahaan diimbau
              melaksanakan SE tersebut dengan tertib. Salah satunya tidak mencicil THR.

              Dedek menyampaikan ada tiga poin yang harus dijalankan pemerintah daerah untuk memberi
              kepastian hukum dan mengantisipasi hambatan pelaksanaan THR 2021.

              Di  antaranya  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  pemberian  THR.  Berikutnya,
              pembentukan posko pelaksanaan THR.

              "Lalu melaporkan data pelaksanaan THR keagamaan 2021 dan tindak lanjut pemerintah daerah
              ke Kemenaker," ujar Dedek, sapaannya, Minggu (18/4/2021).

              SE Menaker itu telah diterimanya pada 16 April. Selanjutnya akan disampaikan ke Wali Kota Batu
              untuk teknis pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
              Hal itu agar pelaksanaan koordinasi efektif antara pemerintah pusat hingga daerah.

              Terkait skema pembayaran THR tahun ini, berbeda dengan tahun 2020.

              Pada  tahun  2020  lalu,  pemberian  THR  bisa  dilakukan  secara  mengangsur  karena  kondisi
              perekonomian yang goncang akibat pandemi.

              Sedangkan di tahun ini pemberian harus dilakukan secara penuh dan tepat waktu.

              "Perusahaan di Kota Batu tak boleh mencicil THR tahun 2021. Lantaran pemerintah pusat menilai
              kondisinya sudah berangsur-angsur membaik. Pembayaran juga harus dilakukan maksimal tujuh
              hari sebelum hari raya keagamaan," tutur dia.

              Ada sanksi bagi yang melakukan pelanggaran pembayaran THR keagamaan.

              Jika perusahaan terlambat membayar THR, maka perusahaan akan diberikan denda sebesar lima
              persen dari total THR yang harus dibayarkan.

              Denda itu akan disalurkan untuk kesejahteraan pekerja.

              Pengenaan denda tidak menghapus kewajiban pemberi kerja untuk memberikan THR.

              "Sanksi administratif akan diberikan kepada perusahaan yang tidak membayar THR. Contohnya
              seperti,  teguran  tertulis,  pembatasan  kegiatan  usaha,  penghentian  sementara  sebagian  atau
              seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha," lanjut Dedek.


              Jika  perusahaan  masih  beralasan  terdampak  Covid-19.  Maka  perusahaan  tersebut  harus
              membuat laporan keuangan perusahaan sebagai bukti.

              Selain itu, pihaknya juga akan memfasilitasi serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha di Kota
              Batu untuk melakukan dialog dan mendapatkan solusi terbaik.

              THR wajib diberikan perusahaan kepada pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara
              terus menerus atau lebih. THR wajib diberikan setara dengan satu bulan upah.

              Sedangkan,  untuk  pekerja  yang  masa  kerjanya  masih  dibawah  12  bulan.  THR  yang  wajib
              diberikan besarannya proporsional.






                                                           276
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282