Page 282 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 282

pencabutan izin operasional. "Namun, ada juga kebijakan pemerintah jika ditemukan perusahaan
              yang tidak mampu memberikan THR, nanti diaudit mengapa tidak memberikan THR apa karena
              pan-demi  covid-19  sehingga  perusahaannya  benar-benar  terdampak."  kata  Kepala  Dinas
              Koperasi U KM Perdagangan dan Tenaga Kerja (DKUKMPTK) Kabupaten Belitung, Adnizar.



              PEMKAB BELITUNG ANCAM CABUT IZIN PERUSAHAAN TIDAK BAYAR THR

              PEMERINTAH  Kabupaten  Belitung.  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  membentukposko
              pengadu-an tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2021. Apabila ada perusahaan yang
              tidak  membayarkan  kewajiban  THR,  akan  diberikan  sanksi  mulai  dari  administrasi  hingga
              pencabutan izin operasional.

              "Namun,  ada  juga  kebijakan  pemerintah  jika  ditemukan  perusahaan  yang  tidak  mampu
              memberikan THR, nanti diaudit mengapa tidak memberikan THR apa karena pandemi covid-19
              sehingga  perusahaannya  benar-benar  terdampak."  kata  Kepala  Dinas  Koperasi  U  KM
              Perdagangan dan Tenaga Kerja (DKUKMPTK) Kabupaten Belitung, Adnizar.

              Dia mengatakan posko tersebut berfungsi untuk menerima laporan pengaduan dari para pekerja
              yang  merasa  dirugikan  atau  tidak  mendapatkan  THR  dari  tempatnya  bekerja.  "Jadi,  silakan
              kepada  para  pekerja  yang  merasa  dirugikan  atau  tidak  mendapatkan  THR  dari  tempatnya
              bekerja bisa melapor ke posko pengaduan ini," kata dia.

              Menurut dia, pembentukan posko tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri
              Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/6/HK/.04/IV/2021 tentang THR Keagamaan bagi
              Pekerja atau Buruh di Perusahaan. "Karena sesuai ketentuannya THR wajib dibayarkan sebelum
              H-7," ujarnya.

              Dia menambahkan dalam surat edaran tersebut juga diatur mengenai petunjuk pemberian THR
              bagi pekerja dengan masa kerja mulai dari satu bulan hingga satu tahun bahkan di atasnya.
              "Misalnya,  yang  bekerja  minimal  satu  bulan  ada  ketentuannya  mendapatkan  berapa  dan
              ketentuan pekerja yang masa kerjanya sudah bahkan lebih satu tahun, pembayaran THR secara
              penuh satu kali gaji atau upah,'' kata dia.

              Kepala  Bidang  Ketenagakerjaan  DKUKMPTK  Kabupaten  Belitung,  Irwan  Akhyar,  mengatakan
              posko tersebut akan dibuka mulai dua minggu menjelang Idulfitri 1442 Hijriah. Dia mengingatkan
              perusahaan di daerah itu agar dapat menunaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran
              THR keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaannya.

              "Karena di surat imbauan sudah jelas bahwa THR wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan
              paling cepat idealnya adalah H-7 sebelum Lebaran," ujar dia. (ANT/D3)





















                                                           281
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287