Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 79
Judul Kemnaker Terbitkan Aturan Baru Soal Jamsos PMI
Nama Media sindonews.com
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/405800/34/kemnaker-terbitkan-
aturan-baru-soal-jamsos-pmi-1619103894
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-04-22 23:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Prinsipnya pemerintah memiliki komitmen
kuat untuk meningkatkan kualitas pelindungan pekerja migran Indonesia dan salah satu caranya
adalah dengan meningkatkan keahlian pekerja migran dan penerapan regulasi yang baik
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelindungan PMI ini adalah isu sentralnya.
Sehingga dalam pelaksanaanya, PP ini mengatur mengenai pelindungan sebelum PMI berangkat
bekerja, selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah bekerja
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bahkan dalam PP ini, pemerintah desa juga
dilibatkan dalam proses migrasi. Karena perbaikan tata kelola migrasi ini benar-benar
membuthkan komitmen seluruh pihak, termasuk elemen pemerintahan terkecil di desa
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam menjalankan pembinaan, menteri,
gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan fungsi tersebut secara terpadu dan terkoordinasi.
Untuk fungsi pengawasan, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat mengikutsertakan
masyarakat
Ringkasan
Pemerintah Indonesia telah mengundangkan PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia . PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo ini
diundangkan pada 7 April 2021. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan
bahwa PP No. 59/2021 merupakan salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Menurutnya, PP yang
telah diundangkan ini merupakan bagian perjuangan dan bukti kehadiran negara untuk
pelindungan pekerja migran.
78
