Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 82
“Prinsipnya pemerintah memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan
pekerja migran Indonesia dan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan keahlian pekerja
migran dan penerapan regulasi yang baik, “ kata Ida.
Menaker Ida menjelaskan, PP No. 59/2021 terdiri dari 7 Bab. Bab I memuat tentang Ketentuan
Umum. Bab II mengatur tentang pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).“Pelindungan PMI
ini adalah isu sentralnya. Sehingga dalam pelaksanaanya, PP ini mengatur mengenai pelindungan
sebelum PMI berangkat bekerja, selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah bekerja,”
jelas Menaker Ida.
Bab III PP No. 59/2021 mengatur tentang Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) penempatan dan
pelindungan PMI. Pembentukan LTSA dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif,
efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi. LTSA ini akan mengoordinasikan
dan mengintegrasikan 8 layanan instansi/lembaga dalam bentuk desk.
Kedelapan layanan tersebut terdiri atas desk ketenagakerjaan; desk pengaduan dan informasi;
desk kependudukan dan pencatatan sipil; desk Kesehatan; desk keimigrasian; desk kepolisian;
desk perbankan; dan desk jaminan sosial.
Bab IV PP No. 59/2021 mencakup tentang pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap
pekerja migran Indonesia dan keluarganya secara terintegrasi dan terkoordinasi.
“Bahkan dalam PP ini, Pemerintah Desa juga dilibatkan dalam proses migrasi. Karena perbaikan
tata Kelola migrasi ini benar-benar membuthkan komitmen seluruh pihak, termasuk elemen
pemerintahan terkecil di desa,” kata Menaker Ida.
Bab V PP No. 59/2021 mengatur Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Bab
VI mengatur tentang pembinaan dan pengawasan.
“Dalam menjalankan pembinaan, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan fungsi
tersebut secara terpadu dan terkoordinasi. Untuk fungsi pengawasan, menteri, gubernur, dan
bupati/wali kota dapat mengikutsertakan masyarakat,” ujarnya.
Adapun Bab VII sebagai bab terakhir mengatur ketentuan penutup. Dalam bab ini, beberapa
aturan sebelumnya yaitu PP No. 3 Tahun 2013; PP No. 5 Tahun 2013; PP No. 4 Tahun 2015;
dan Perpres No. 64 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.
81
