Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 85
Judul Disnakertrans Siap Kawal Pelaksanaan Pemberian THR
Nama Media harianbhirawa.co.id
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/disnakertrans-siap-kawal-
pelaksanaan-pemberian-thr/
Jurnalis Helmi Supriyatno
Tanggal 2021-04-22 22:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Rachman Taufik Garsadi (Kadisnakertrans Jawa Barat) Diutamakan adanya dialog
antara perusahaan dan pekerja, dapat menjadi solusi bagi perusahaan yang tidak mampu
memberikan THR. Pemda provinsi bisamenjadi penengah dalam dialog untuk mencapai
kesepakatan, tersebut
Ringkasan
Kewajiban membayar THR (Tunjangan Hari Raya) bagi perusahaan yang terdampak pandemi
Covid-19, bisa diperingan bilamana perusahaan dapat membuktikan ketidak mampuan
keuangannya lewat laporan keuangan yang transparan kepada Disnaker setempat.
"Diutamakan adanya dialog antara perusahaan dan pekerja, dapat menjadi solusi bagi
perusahaan yang tidak mampu memberikan THR. Pemda provinsi bisamenjadi penengah dalam
dialog untuk mencapai kesepakatan, tersebut," ungkap Kadisnakertrans Jawa Barat, Rachman
Taufik Garsadi menjawab wartawan, di Bandung.
DISNAKERTRANS SIAP KAWAL PELAKSANAAN PEMBERIAN THR
Jakarta,. Kewajiban membayar THR (Tunjangan Hari Raya) bagi perusahaan yang terdampak
pandemi Covid-19, bisa diperingan bilamana perusahaan dapat membuktikan ketidak mampuan
keuangannya lewat laporan keuangan yang transparan kepada Disnaker setempat.
"Diutamakan adanya dialog antara perusahaan dan pekerja, dapat menjadi solusi bagi
perusahaan yang tidak mampu memberikan THR. Pemda provinsi bisamenjadi penengah dalam
dialog untuk mencapai kesepakatan, tersebut," ungkap Kadisnakertrans Jawa Barat, Rachman
Taufik Garsadi menjawab wartawan, di Bandung.
Disebutkan, namun keringanan yang dapat ditolerir sesuai Surat Edaran Menaker, hanyalah soal
waktu pembayaran. Mengenai besaran THR, semua ahaan di Indonesia, wajib membayar sesuai
84
