Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa PP No. 59/2021 merupakan salah
satu aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (UU PPMI). Menurutnya, PP yang telah diundangkan ini merupakan bagian
perjuangan dan bukti kehadiran negara untuk pelindungan pekerja migran.

"Ini adalah aturan yang sangat ditunggu-tunggu, karena di samping PP ini memuat aturan yg
lebih menjelaskan substansi UU 18/2017 juga merupakan instrumen hukum yang penting untuk
memperbaiki tata kelola penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran kita," kata Menaker
Ida dalam keterangannyan, Kamis (22/4/2021). Menaker ida mengatakan tata kelola
penempatan pekerja migran Indonesia harus mengedepankan aspek pelindungan dan jaminan
sosial, mengingat proses dan pergerakan migrasi pekerja antarnegara sangat dinamis.

Pemerintah ingin kedepannya pekerja migran yang bekerja ke luar negeri semakin banyak
berorientasi kepada mereka yang skilled (terampil) dan kompeten "Prinsipnya pemerintah
memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia
dan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan keahlian pekerja migran dan penerapan
regulasi yang baik, " kata Ida.
Menaker Ida menjelaskan, PP No. 59/2021 terdiri dari 7 Bab.

Bab I memuat tentang Ketentuan Umum.
Bab II mengatur tentang pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

Pelindungan PMI ini adalah isu sentralnya. Sehingga dalam pelaksanaanya, PP ini mengatur
mengenai pelindungan sebelum PMI berangkat bekerja, selama bekerja di negara penempatan,
hingga setelah bekerja.

Bab III PP No. 59/2021 mengatur tentang Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) penempatan dan
pelindungan PMI.

Pembentukan LTSA dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan,
cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi. LTSA ini akan mengkoordinasikan dan
mengintegrasikan 8 layanan instansi/lembaga dalam bentuk desk. Kedelapan layanan tersebut
terdiri atas desk ketenagakerjaan; desk pengaduan dan informasi; desk kependudukan dan
pencatatan sipil; desk Kesehatan; desk keimigrasian; desk kepolisian; desk perbankan; dan desk
jaminan sosial.

Bab IV PP No. 59/2021 mencakup tentang pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap
pekerja migran Indonesia dan keluarganya secara terintegrasi dan terkoordinasi. "Bahkan dalam
PP ini, Pemerintah Desa juga dilibatkan dalam proses migrasi. Karena perbaikan tata Kelola
migrasi ini benar-benar membutuhkan komitmen seluruh pihak, termasuk elemen pemerintahan
terkecil di desa," kata Menaker Ida.
Bab V PP No. 59/2021 mengatur Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Bab VI mengatur tentang pembinaan dan pengawasan.

"Dalam menjalankan pembinaan, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan fungsi
tersebut secara terpadu dan terkoordinasi. Untuk fungsi pengawasan, menteri, gubernur, dan
bupati/wali kota dapat mengikutsertakan masyarakat," ujarnya.
Adapun Bab VII sebagai bab terakhir mengatur ketentuan penutup. Dalam bab ini, beberapa
aturan sebelumnya yaitu PP No. 3 Tahun 2013; PP No. 5 Tahun 2013; PP No. 4 Tahun 2015;
dan Perpres No. 64 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.

90