Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021

Judul Pemerintah Terbitkan Peraturan untuk Perkuat Perlindungan Pekerja
Migran
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/764169/pemerintah-terbitkan-
peraturan-untuk-perkuat-perlindungan-pekerja-migran
Jurnalis EHD
Tanggal 2021-04-22 20:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini adalah aturan yang sangat ditunggu-
tunggu, karena di samping PP ini memuat aturan yg lebih menjelaskan substansi UU 18/2017
juga merupakan instrumen hukum yang penting untuk memperbaiki tata kelola penempatan dan
pelindungan bagi pekerja migran kita

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Prinsipnya pemerintah memiliki komitmen
kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia dan salah satu caranya
adalah dengan meningkatkan keahlian pekerja migran dan penerapan regulasi yang baik

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelindungan PMI ini adalah isu sentralnya.
Sehingga dalam pelaksanaanya, PP ini mengatur mengenai pelindungan sebelum PMI berangkat
bekerja, selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah bekerja

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bahkan dalam PP ini, Pemerintah Desa juga
dilibatkan dalam proses migrasi. Karena perbaikan tata Kelola migrasi ini benar-benar
membuthkan komitmen seluruh pihak, termasuk elemen pemerintahan terkecil di desa

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam menjalankan pembinaan, menteri,
gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan fungsi tersebut secara terpadu dan terkoordinasi.
Untuk fungsi pengawasan, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat mengikutsertakan
masyarakat

Ringkasan

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PP Nomor 59/2021). Regulasi ini merupakan
salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). PP yang telah diundangkan ini merupakan bagian
perjuangan dan bukti kehadiran negara untuk pelindungan pekerja migran.

91