Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Judul BKF: Omnibus Law Perpajakan Dilebur dalam RUU Ciptaker
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis NERACA
Tanggal 2020-10-05 05:34:00
Ukuran 92x189mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4.600.000

News Value Rp 46.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Febrio Kacaribu (Kepala BKF) Omnibus Law Perpajakan masuk ke Ciptaker, jadi satu
klaster. Jadi sudah masuk ke semua

negative - Febrio Kacaribu (Kepala BKF) Message (pesan) dari Omnibus Law Ciptaker dan kluster
Perpajakan untuk menarik investasi, highlight-nya PPh badan turun dari 25% ke22% seperti
Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi UU Nomor 2/2020 sudah dicicil langsung, jadi tarif
sudah turun 22%

negative - Febrio Kacaribu (Kepala BKF) Namun, ekonomi masih di bawah tekanan karena
sejumlah aktivitas ekonomi juga tertekan, jadi kemungkinan pemanfaatan keringanan pajak tidak
optimal

negative - Febrio Kacaribu (Kepala BKF) Keringanan pajak membuat rasio pajak terhadap PDB
rendah, dan kami tahu bawah itu adalah kendala kami

negative - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan
Kulit) Mogok nasional secara serentak di seluruh kawasan industri kabupaten/kota, provinsi dan
nasional dengan tuntutan batalkan dan cabut Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Ringkasan

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan pokok pembahasan Omnibus
Law Perpajakan kini dilebur ke dalam Rancangan Undang-un-dang Cipta Lapangan Kerja
(Ciptaker). Menurut Kepala BKF Febrio Kacaribu, penggabungan itu tak menjadi masalah karena
memiliki tujuan yang sama, yaitu memudahkan masuknya investasi dan memperbaiki iklim
investasi di Indonesia.

BKF: OMNIBUS LAW PERPAJAKAN DILEBUR DALAM RUU CIPTAKER

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan pokok pembahasan Omnibus
Law Perpajakan kini dilebur ke dalam Rancangan Undang-un-dang Cipta Lapangan Kerja
(Ciptaker).

Menurut Kepala BKF Febrio Kacaribu, penggabungan itu tak menjadi masalah karena memiliki
tujuan yang sama, yaitu memudahkan masuknya investasi dan memperbaiki iklim investasi di
Indonesia.
102