Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

"Omnibus Law Perpajakan masuk ke Ciptaker, jadi satu klaster. Jadi sudah masuk ke semua,"
ujarnya dalam video conference virtual, Sabtu (3/10).
Febrio mengatakan, reformasi di bidang perpajakan takharus tertuang dalam satu klaster
tersendiri. Sebab, sebagian kebijakan perpajakan sudah 'dicicil' oleh pemerintah lewat Perppu
Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Stabilitas
Sistem Keuangan.

Salah satunya yaitu penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari semula 25% menjadi
22% untuk tahun pajak 2020-2021. Keringanan pajak akan terus dipangkas menjadi 20% pada
tahun pajak 2022.

"Message (pesan) dari Omnibus Law Ciptaker dan kluster Perpajakan untuk menarik investasi,
highlight-nya PPh badan turun dari 25% ke22% seperti Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang
menjadi UU Nomor 2/2020 sudah dicicil langsung, jadi tarif sudah turun 22%," ujarnya.

Selain itu, Kemenkeu mengakui jika pemanfaatan insentif pajak kurang optimal akibat pan-demi
covid-19. Pasalnya, pandemi covid-19 membuat sejumlah aktivitas perekonomian lesu, termasuk
dunia usaha.

Wakil Menteri Keuangan Sua-hasil Nazara mengatakan, serupa dengan negara lain, Indonesia
juga mengucurkan insentif pajak. Bahkan, keringanan pajakyangdi-gelontorkan diklaim
mencapai 0,5% hingga 0,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Namun, ekonomi masih di
bawah tekanan karena sejumlah aktivitas ekonomi juga tertekan, jadi kemungkinan
pemanfaatan keringanan pajak tidak optimal," ujarnya dalam acara joint webinar Perpajakan
dan OECD, pekan lalu.

Di sisi lain, kucuran keringanan pajak itu berdampak negatif pada penurunan rasio pajak.

Pemerintah sendiri menyiapkan dana sebesar Rp 120,61 triliun untuk insentif dunia usaha.
Namun, realisasinya baru Rp27,61 Uiliun atau 22,89% dari pagu anggaran.

Jika dirinci lagi, program itu terdiri dari sejumlah pelanggaran pajak bagi pelalai usaha. Meliputi
PPh pasal 21 ditanggungpemerin-tah, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh
25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh Badan, dan stimulus lainnya.

"Keringanan pajak membuat rasio pajak terhadap PDB rendah, dan kami tahu bawah itu adalah
kendala kami," ujarnya.
Kepala BKF juga mengakui rasio pajak semakin tertekan selama pandemi covid-19 lantaran
pemerintah memberikan banyak insentif pajak untuk meringankan beban masyarakat dan dunia
usaha.

Sebagai informasi, Badan Le-gislasi (Baleg) DPR RI kembali menggelar pembahasan Omnibus
Law RUU Cipta Kerja pada Sabtu (3/10). Rencananya, RUU akan disahkan sebelum memasuki
masa reses atau sebelum 8 Oktober.

Pengesahan RUU Ciptaker tetapdi kebut pemerintah dan DPR meski sejatinya ditolak oleh
kalangan buruh, mereka mengancam akan melakukan mogok kerja nasional untuk menuntat
pembatalan RUU terkait.

"Mogok nasional secara serentak di seluruh kawasan industri kabupaten/kota, provinsi dan
nasional dengan tuntutan batalkan dan cabut Omnibus Law RUU Cipta Kerja," ujar Ketua Umum
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK) SPSI yang juga
Presidium Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional) Roy Jinto, pekan lalu, omohar

103