Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

negative - Bhima Yudhistira Adhinegara (None) Ancaman mogok kerja bisa turunkan
produktivitas. Akhirnya, yang rugi juga pengusaha
positive - Bhima Yudhistira Adhinegara (None) Misalnya saja, keseriusan pemerintah dalam
pemberantasan korupsi, efektivitas insentif fiskal dan nonfiskal, serta ketersediaan bahan baku
dan biaya logistik

neutral - Bhima Yudhistira Adhinegara (None) Investor di negara maju sangat menjunjung fair
la-bour practice dan decent worky di mana hak hak buruh sangat dihargai, bukan sebaliknya,
menurunkan hak buruh. (Hal itu) berarti bertentangan dengan prinsip negara maju

negative - Bhima Yudhistira Adhinegara (None) Misalnya saja, petani, karena ada klausul impor
pangan disamakan dengan produksi pangan dan cadangan nasional, sampai dengan masyarakat
adat yang merasa dirugikan dalam persoalan izin lahan

Ringkasan

Meski ditolak oleh sejumlah elemen publik, DPR bersama pemerintah tetap melanjutkan
pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pembahasannya pun digelar
pada waktu yang tak lazim: Sabtu (3/10/2020) malam. Dua fraksi menolak, lainnya jalan terus.
Rencananya, pada tanggal 8 Oktober 2020 mendatang, melalui rapat paripurna, RUU ini akan
disahkan menjadi undang-undang.
Pengesahan RUU Cipta Kerja akan membuat pekerja semakin rentan terhadap pemutusan
hubungan kerja (PHK). Meskipuan demikian, dampak omnibus law diperkirakan tidak akan
signifikan dalam meningkatkan daya saing dan investasi.

DPR-PEMERINTAH ABAIKAN ASPIRASI
Meski ditolak oleh sejumlah elemen publik, DPR bersama pemerintah tetap melanjutkan
pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pembahasannya pun digelar
pada waktu yang tak lazim: Sabtu (3/10/2020) malam. Dua fraksi menolak, lainnya jalan terus.
Rencananya, pada tanggal 8 Oktober 2020 mendatang, melalui rapat paripurna, RUU ini akan
disahkan menjadi undang-undang.

Pengesahan RUU Cipta Kerja akan membuat pekerja semakin rentan terhadap pemutusan
hubungan kerja (PHK). Meskipuan demikian, dampak omnibus law diperkirakan tidak akan
signifikan dalam meningkatkan daya saing dan investasi.

Dalam rapat malam itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa
pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah disetujui untuk pengambilan keputus-an di
tingkat selanjutnya. Tujuh fraksi yang menyetujui adalah Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai
Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara dua fraksi yang menolak
adalah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat

"Tujuh fraksi menerima dan dua menolak, tapi pintu komunikasi tetap dibuka hingga menjelang
rapat paripurna," katanya dalam rapat yang disiarkan daring.

Sebagai RUU yang krusial dan penuh dinamika, pembahasan RUU Cipta Kerja memang terbilang
kilat. Apalagi, pembahasannya dirampungkan pada masa reses sekaligus pandemi yang belum
berakhir. Pembahasan RUU yang diajukan ke DPR sejak 7 Februari 2020 ini hanya menghabiskan
63 kali rapat pembahasan.
108