Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 114
Judul Empat Serikat Buruh Tolak Ikut Mogok Terkait Pengesahan RUU Cipta
Kerja
Nama Media koran-jakarta.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL http://www.koran-jakarta.com/empat-serikat-buruh-tolak-ikut-mogok-
terkait-pengesahan-ruu-cipta-kerja/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-05 05:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Empat serikat buruh di Indonesia menegaskan menolak ikut serta dalam aksi mogok nasional
yang direncanakan pada 6-8 Oktober 2020.
EMPAT SERIKAT BURUH TOLAK IKUT MOGOK TERKAIT PENGESAHAN RUU CIPTA
KERJA
JAKARTA- Empat serikat buruh di Indonesia menegaskan menolak ikut serta dalam aksi mogok
nasional yang direncanakan pada 6-8 Oktober 2020.
Keempat serikat buruh itu yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional
(KSPN) dan Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (KSARBUMUSI).
Pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu (4/10), menyebutkan keempat serikat buruh
tersebut merasa perlu mempertegas sikap untuk memberi kepastian kepada buruh atau pekerja
menanggapi situasi terkini, yaitu pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang
akan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (8/10).
Adapun poin-poin pernyataan sikap keempatnya antara lain, pertama, advokasi serikat pekerja
soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dengan melakukan kajian kritis,
kirim surat masal bersama, lobi-lobi atau audiensi ke pemerintah dan DPR RI, aksi unjuk rasa
termasuk publikasi media sampai masuk terlibat dalam Tim Tripartit untuk menyuarakan kritisi
soal subtansi Omnibus Law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, dan proses perjuangan
tersebut sekarang disebut sedang dikawal terus agar sesuai harapan pekerja atau buruh
Indonesia.
Pada prinsipnya, serikat buruh menyatakan akan melakukan koreksi dan penolakan atas segala
kebijakan apapun yang merugikan rakyat, khususnya pekerja atau buruh Indonesia, termasuk
soal Omnibus Law RUU Cipta.
113
