Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 118
Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, menekankan, RUU Cipta Kerja
tidak memiliki urgensi dan kegentingan memaksa di tengah pandemi. "Karena besarnya implikasi
dari perubahan itu, perlu dicermati satu per satu, hati-hati, dan lebih mendalam, terutama terkait
hal-hal fundamental yang menyangkut kepentingan masyarakat luas," tuturnya.
Adapun buruh berencana mogok kerja pada 6-8 Oktober dan berdemo di depan Gedung DPR
pada saat rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia Nining Elitos mengatakan, buruh tidak
dihadapkan pada pilihan lain selain turun ke jalan dan melawan praktik legislasi yang semena-
mena. "Pada masa pandemi, ketika rakyat sedang khawatir akan kesehatan dan keselamatan,
kami dipaksa turun ke jalan. Tidak ada itikad baik dan keseriusan negara untuk peduli dengan
nasib rakyat," katanya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, buruh akan mogok di
lingkungan perusahaan mereka masing-masing.
Poin-poin dalam RUU Cipta Kerja yang ditolak buruh di antaranya pengaturan perjanjian kerja
waktu tertentu (PKWT) dan pekerja alih daya yang fleksibel serta berpotensi membuat buruh
dikontrak seumur hidup. Buruh juga menolak penghapusan upah minimum sektoral
kabupaten/kota (UMSK) dari RUU Cipta Kerja serta menyoroti berkurangnya pesangon bagi
pekerja yang di-PHK, dari maksimal 32 kali upah menjadi 25 kali upah.
Menurut Faisal, sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja justru mengancam pertumbuhan
ekonomi. Sebab, pemutusan hubungan kerja yang lebih mudah dan upah lebih kecil bagi buruh,
misalnya, menekan konsumsi rumah tangga.
Konsumsi rumah tangga berperan lebih dari 50 persen dalam produk domestik bruto RI. Pada
triwulan 11-2020, konsumsi rumah tangga terkon-traksi 5,51 persen secara tahunan, yang
menyeret pertumbuhan ekonomi RI menjadi minus 5,32 persen.
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas, Minggu, mengatakan, Baleg sudah mengirim
surat kepada pimpinan DPR agar menjadwalkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) pimpinan
DPR Dalam rapat Bamus akan ditentukan jadwal rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja
menjadi UU Cipta Kerja. (AGE/BOW)
117
