Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 117
Pemerintah menuntaskan pembahasan awal Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di tingkat
Badan Legislasi DPR Sabtu (3/10/2020) malam. Keputusan dalam rapat yang dimulai pada Sabtu
pukul 21.00 WIB itu diambil setelah 63 kali rapat dalam enam bulan terakhir.
RUU Cipta Kerja tinggal selangkah menuju disahkan menjadi undang-undang (UU)- Jadwal Rapat
Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja belum ditentukan. Yang pasti, sebelum
masa reses DPR pada 9 Oktober 2020.
Dalam rapat pada Sabtu malam, dari sembilan fraksi di DPR, hanya dua fraksi yang menolak
RUU Cipta Kerja disahkan sebagai UU, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai
Demokrat.
RUU Cipta Kerja disusun dengan mekanisme omnibus law atau sapu jagat yang materinya
mencakup 76 UU. RUU ini terdiri dari 15 bab dan 174 pasal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Har-tarto melalui siaran pers, Minggu
(4/10), menyampaikan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi
nasional di tengah pandemi. "RUU ini untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang
menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja," kata Airlangga.
Namun, Direktur Eksekutif Center of Reform on Econo-mics (Core) Indonesia Moham-mad Faisal
menekankan, selama RI belum mampu menekan penularan Covid-19, investasi akan tetap
terbatas kendati RUU Cipta Kerja disahkan sesegera mungkin. RUU Cipta Kerja bukan solusi
pemulihan ekonomi yang efektif, sebagaimana diharapkan pemerintah.
"Pada dasarnya, masalah utama adalah pandemi Covid-19. Yang seharusnya jadi prioritas utama
justru tidak ditanggulangi," kata Faisal.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan, realisasi investasi pada triwulan 11-
2020 sebesar Rp 191,9 triliun atau turun 4,3 persen secara tahunan.
Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Har-tati,
berpendapat, jika RI tidak mampu menjinakkan Covid-19, investor tetap ragu menanamkan
modal meski karpet merah digelar lewat regulasi baru.
Enny menambahkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi modal sosial bagi
investor untuk berinvestasi di Indonesia. Padahal, dalam setahun terakhir, kepercayaan kepada
pemerintah tercoreng sejumlah regulasi dan kebijakan yang dibentuk tanpa mengindahkan
masukan publik. Regulasi itu antara lain revisi UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi dan revisi UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Langkah pemerintah dan DPR memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja agar segera disahkan
kian mengurangi rasa percaya publik. Hal ini akan memengaruhi stabilitas sosial dan politik yang
bisa membuat iklim investasi tidak kondusif.
Membatasi akses
Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyampaikan, pembahasan RUU
Cipta Kerja pada masa pandemi Covid-19 membatasi akses dan partisipasi masyarakat dalam
memberi masukan, koreksi, dan penyempurnaan terhadap RUU itu. "Padahal, undang-undang
ini berdampak bagi banyak orang dan bangsa ini," kata Ledia.
Ledia menambahkan, RUU Cipta Kerja memuat substansi peraturan yang berpotensi merugikan
tenaga kerja dan buruh melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan
pengusaha.
116
