Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 111
pemutusan hubungan kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta jaminan
sosial.
Memaksa
Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menjadi dua fraksi di DPR RI yang menolak
RUU Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna, 8 Oktober 2020 mendatang. Demokrat menilai
pemerintah memaksakan kehendak, sedangkan PKS menilai bahwa RUU ini hanya
menguntungkan pengusaha.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan, menyatakan bahwa sikap pemerintah
memaksakan lolosnya RUU Cipta Kerja ini sekaligus menahbiskan pemerintah telah mengabaikan
akal sehat. Demi alasan mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional,
pemerintah rela mengorbankan dan meminggirkan hak-hak pekerja, rakyatnya sendiri.
Ia menyebut bahwa Fraksi Demokrat melihat banyak pasal yang harus dibahas lebih mendalam
lagi, dengan tidak meninggalkan satu pun pihak terkait dengan RUU Ciptaker. Tujuannya agar
salah satu omnibus law itu tetap berpihak terhadap masyarakat tanpa kecuali.
"Kita tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat menyarankan agar dilakukan pembahasan yang
lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholder," katanya.
Menurut dia, hal itu penting agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Ciptaker ini tidak berat
sebelah, berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencip-taan
lapangan kerja yang sebenarnya.
Irwan menambahkan, bukan hanya terkait ketenagakerjaan yang akan bermasalah dengan
adanya UU Cipta Kerja ini. UU ini juga melegalkan perampasan lahan rakyat sebanyak dan
semudah mungkin untuk proyek prioritas pemerintah dan proyek strategis nasional yang
pelaksanaannya dapat diserahkan kepada swasta.
"Di samping itu, tekanan pada masalah lingkungan hidup juga akan menguat dengan mudahnya
para pengusaha mendapatkan izin pembukaan lahan untuk perusahaan di berbagai sektor,"
ucapnya.
Ia menuturkan pula bahwa proses pembahasan RUU Cipta Kerja sudah kehilangan roh secara
filosofis, sosiologis, dan yuridis di tengah pandemi ini. Walaupun telah disetujui oleh sebagian
besar fraksi di DPR, ada baiknya presiden tidak melanjutkan dan mengesahkan UU Cipta Kerja
ini. "Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, apalagi penjajahan terhadap hak rakyat sendiri,"
ujarnya.
Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa menyebut, fraksinya menolak ikut menetapkan RUU Omnibus
Law Cipta Kerja di DPR lantaran terdapat aturan yang berpotensi menimbulkan ancaman
kedaulatan negara. Salah satu ancaman itu adalah kemudahan pihak asing dalam berinvestasi
di Indonesia.
"Selain itu, yang menjadi bahan penolakan Fraksi PKS, yakni RUU Omnibus Law Cipta Kerja
berpotensi merugikan kalangan pekerja dan semata menguntungkan kalangan pengusaha,"
katanya.
Di dalam RUU tersebut, terdapat aturan ketimpangan terkait dengan pengaturan pesangon
didasarkan atas analisis yang kurang komprehensif.
Menurut dia, pemberian pesangon hanya melihat kepentingan pihak pengusaha. "Terutama pada
pengaturan tentang kontrak kerja, upah, dan pesangon," ucapnya.
Kian rentan
110
