Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 101
Terkait tudingan bahwa RUU Ciptaker merupakan titipan pemilik modal, politikus PKB tersebut
mengatakan bahwa RUU itu usul pemerintah. Jadi, baleg membahas apa yang disampaikan
pemerintah Tidak ada titipan dari pihak lain.
Wakil Ketua Baleg DPR Ach-mad Baidowi menerangkan, hari ini pihaknya akan menyerahkan
hasil pembahasan dan kesepakatan RUU Ciptaker kepada pimpinan DPR. Soal kapan pengesahan
dilakukan, pihaknya tidakbisa memastikan. Yang jelas baleg sudah menyelesaikan tugasnya.
"Pembahasan RUU Ciptaker selesai dalam tiga masa sidang sesuai aturan yang ada," ujarnya.
Tidak semua fraksi yang hadir dalam rapat pembahasan omni-buslaw Sabtu malam itu setuju.
Duafraksi menyatakan menolak secara tegas, yakni Fraksi Partai Demokrat dan PKS. Keduanya
menilai masih banyak yang perlu dibahas dengan lebih komprehensif. Anggota Baleg DPRdari
Fraksi PKS Leida Hanifa Amaliah menegaskan, arah dan jangkauan RUU tersebut akan
berdampakpada lebih dari 78 UU. Atas pertimbangan itu, seharusnya pembahasan tidak bisa
dikebut begitu saja.
Senada, Partai Demokrat menilai pembahasan RUU itu terlalu terburu-buru dan kurang
mencakup stakeholders yang berkepentingan, yakni rakyat, khususnya pekerja. Wakil Sekjen
Partai Demokrat Irwan menyatakan, banyak pasal bermasalah yang justru tidak berkaitan
dengan lapangan pekerjaan, tapi lebih pada perampasan lahan rakyat semudah mungkin untuk
proyek strategis pemerintah.
Irwan menyayangkan pembahasan RUU yang sudah kehilangan roh secara fisiologis, sosiologis,
dan yuridis di tengah pandemi saat ini. "Walaupun telah disetujui sebagian besar fraksi di DPR,
adabaiknya presiden tidak melanjutkan pengesahan UU Cipta Kerja ini"
Pemerintah Tetap Optimistis
Dari sisi pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini
bahwa RUU Ciptaker akan membawa manfaat besar. Terutama untuk mendorong pemulihan
ekonomi nasional. Dia juga yakin RUU itu akan membawa Indonesia memasuki era baru
perekonomian global untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan.
"RUU Ciptaker akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi sehingga pelayanan
pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti. Dengan adanya penerapan norma, standar,
prosedur, dan kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik," ujar dia di Jakarta akhir pekan
lalu.
Terkait perlindungankepada pekerja, menurut Airlangga, RUU Ciptaker menjamin adanya
kepastian dalam pemberian pesangon. Pemerintahmene-rapkan program jaminan kehilangan
pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan
kematian (JKm), jaminanhari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP) serta tidak menambah b eb
an iuran dari pekerja atau pengusaha.
"Jaminan kehilangan pekerjaan merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerjayang terkena
PHK. Dengan manfaat berupa cash-benefit, up-skilling, dan upgrading serta akses ke pasar
tenaga kerja. Sehingga bisa mendapatkan pekerjaan bam atau bisa membuka usaha."
Airlangga menambahkan, RUU Ciptaker juga menegaskan peran dan fungsi pemda sebagai
bagian dari sistem pemerintahan. "Kewenangan yang telah ada tetap dilaksanakan oleh pemda
sesuai denganNSPKyang ditetapkan pemerintah pusat," jelasnya. Dengan cara itu, Airlangga
yakin tercipta standar pelayanan yang baik untuk seluruh daerah, (deb/dee/lum/tyo/c9/oni)
caption: WAKIL PEMERINTAH: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menkum
HAM Yasonna Laoly saat rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I terkait RUU Cipta Kerja
Sabtu (3/10).
100
