Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

undang (UU) yang masuk dalam omnibuslaw itu. Mirip seperti RUU Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) yang dibahas sangat cepat. "Sudah diduga dari awal. RUU Cipta Kerja akan diketok
palu," ujar pengamat politik Ujang Komarudin kepada Jawa Pos kemarin (4/10).

NGOTOT SETUJUI RUU CIPTA KERJA

JAKARTA, Jawa Pos - Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyelesaikan pembahasan dan
menyepakati RUU Cipta Kerja (Ciptaker) pada Sabtu malam (3/10). Prosesnya dinilai cukup
singkat, mengingat ada 78 undang-undang (UU) yang masuk dalam omnibuslaw itu. Mirip seperti
RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibahas sangat cepat.'

"Sudah diduga dari awal. RUU Cipta Kerja akan diketok palu," ujar pengamat politik Ujang
Komarudin kepada Jawa Pos kemarin (4/10).
Bagi dia, hal tersebut tidak aneh dan tak mengherankan. Sebab, menurut Ujang, saat ini DPR
dan pemerintah terkesan tidak aspiratif terhadap kepentingan buruh dan rakyat

Ujang mengatakan, jika RUU itu merugikan kaum buruh, tentu ada pihak tertentu yang
diuntungkan. Bisa kalangan pengusaha atau kelompok lain. Direktur eksekutif Indonesia Political
Review (IPR) tersebut menyatakan, banyak orang partai yang kapitalis. Begitu juga anggota DPR
dan pihak istana. "Kasihan rakyat. Semuanya dikuasai para pemilik modal," ucapnya.

Pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia itu memprediksi, pembahasan RUU Ciptaker akan
bernasib sama dengan RUU KPK. Walaupun banyak yang menolak, DPR akan tetap
mengesahkannya dalam waktu singkat. "RUU Ciptaker tetap akan disahkan walaupun merugikan
dan ditolak rakyat," tegas dia.

Para buruh memang tetap menolak pengesahan RUU Cipta-ker Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, pihaknya menolak tujuh p oin dalam RUU itu
Pertama, terkait upah minimum kabupaten/kota (UMK) bersyarat dan dihapusnya upah minimum
sektoral kabupaten/ kota (UMSK). Menurut Said, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus
tetap ada Sebab, UMK tiap kabupaten/kota berbeda nilainya.

Kedua, buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan Di
mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Yang menjadi
pertanyaan, dari mana BPJS mendapat sumber dananya? Bisa
dipastikan BPJS akan bangkrut.

Pihaknya juga menolak sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak seumur
hidup, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan, waktu kerja yang
eksploitatif, serta hilangnya hak cuti dan hak upah atas cuti. Cuti haid dan melahirkan bagi
pekerja perempuan hilang karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang. Cuti panjang dan hak
cuti panjang juga hilang. Yang terakhir, kata Iqbal, karena karyawan kontrak dan outsourcing
bisa seumur hidup, jaminan pensiun dan kesehatan mereka jugahilang. "Dari tujuh isu hasil
kesepakatan tersebut, buruhmenolakkeras," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Ibnu Multazam mengatakan, pihaknya sudah

berupaya mengakomodasi aspirasi pihak buruh maupun pengusaha. Memang tidak semuanya
bisa dimasukkan dalam RUU Ciptaker. "Kami memang tidak bisa memuaskan semua pihak," tutur
dia. Terkait pembahasan yang dinilai cukup cepat, Ibnu menyatakan, pihaknya serbasalah.
Pembahasan RUU cepat dipersoalkan. Pembahasan lama juga dipermasalahkan. Menurut dia,
hal itu sudah biasa dan menjadi dinamika dalam demokrasi.

99