Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 193
Judul Polisi Tak Izinkan Aksi Mogok Buruh
Nama Media Suara Pembaruan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg4
Jurnalis W-12
Tanggal 2020-10-05 03:57:00
Ukuran 99x138mmk
Warna Warna
AD Value Rp 29.403.000
News Value Rp 88.209.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Setidaknya 32 federasi dan
konfederasi di Indonesia memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional
yang diberi nama mogok nasional. Belakangan berbagai elemen serikat pekerja yang lain
menyatakan dukungannya dan siap ikut serta dalam pemogokan
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Selain itu. dasar hukum
mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU 39/1999 tentang H AM dan UU 12/2005
tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sepuluh isu tersebut telah
dibahas oleh pemerintah bersama Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR selama 5-7 hari dan sudah
menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan semalam (3/10) sudah diputuskan oleh
pemerintah dan DPR untuk dibawa kedalam rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi
undang-undang
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap bulat untuk melakukan mogok nasional
bersama jutaan buruh sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Ciptaker.
"Setidaknya 32 federasi dan konfederasi di Indonesia memutuskan akan melaksanakan unjuk
rasa serempak secara nasional yang diberi nama mogok nasional. Belakangan berbagai elemen
serikat pekerja yang lain menyatakan dukungannya dan siap ikut serta dalam pemogokan " kata
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melalui keterangannya, Minggu
(4/10).
POLISI TAK IZINKAN AKSI MOGOK BURUH
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap bulat untuk melakukan mogok nasional
bersama jutaan buruh sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Ciptaker.
192

