Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

"Setidaknya 32 federasi dan konfederasi di Indonesia memutuskan akan melaksanakan unjuk
rasa serempak secara nasional yang diberi nama mogok nasional. Belakangan berbagai elemen
serikat pekerja yang lain menyatakan dukungannya dan siap ikut serta dalam pemogokan " kata
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melalui keterangannya, Minggu
(4/10).

Mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum dan UU 21/2000 khususnya Pasal 4.

"Selain itu. dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU 39/1999 tentang H
AM dan UU 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik," tambah Iqbal.

Ada 10 isu yang diusung oleh buruh dalam menolak RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan.
Kesepuluh isu tersebut adalah berkaitan dengan PHK, sanksi pidana bagi pengusaha. TKA. UMK
dan UMS.
Lalu soal pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja,
cuti dan hak upah atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak
outsourcing.

"Sepuluh isu tersebut telah dibahas oleh pemerintah bersama

Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR selama 5-7 hari dan sudah menghasilkan kesepakatan kedua
belah pihak. Dan semalam (3/10) sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR untuk dibawa
kedalam rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang," katanya.

Mogok nasional akan dilaksanakan Selasa hingga Kamis (6-8 Oktober 2020). Dasar hukum
lainnya untuk mogok nasional adalah UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Mogok Nasional in diklaim akan diikuti sekitar 2 juta buruh (rencananya diikuti 5 juta buruh) di
25 provinsi dan hampir 10.000 perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh Imdonesia
seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotif, baja, elektronik, dan farmasi. |FAR/W-12]

193