Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Setelahnya, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan mini akhir tingkat Baleg. Di situlah PKS dan
Demokrat menyampaikan sikap tak sepakat RUU itu dilanjutkan untuk pengesahan di paripurna.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan terima kasih terhadap
masing-masing partai. Dikatakannya, pemerintah siap berdialog dengan PKS dan Demokrat agar
akhirnya juga setuju RUU itu disahkan di paripurna DPR mendatang.

"Dari Fraksi Demokrat dan PKS. catatannya juga kami catat. Sebetulnya kalau mau dialog bisa
kami buka, masih ada waktu dialog " kata Airlangga.

Tolak

Selain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat menjadi salah satu fraksi yang menolak
RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang. Ada lima alasan yang melatar
belakangi sikap menolak tersebut.
Pertama, RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan di tengah pandemi Covid-
19 ini. Prioritas utama negara harus diorientasikan pada upaya penanganan pandemi.

"Khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai penyebaran Covid-19, serta
memulihkan ekonomi rakyat." ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Ossy
Dermawan lewat keterangan tertulisnya. Minggu (4/10).

Kedua, besarnya implikasi dari perubahan sejumlah undang-undang yang ada dalam RUU Cipta
Kerja. Sehingga, pembahasannya dituntut untuk lebih cermat, teliti, dan komprehensif.
Pemerintah dan DPR dinilai tidak bijak jika memaksakan proses perumusan aturan perundang-
undang-an yang kompleks ini secara terburu-buru. "Apalagi masyarakat sedang sangat
membutuhkan keberpihakan dari negara dan pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi
dewasa ini," ujar Ossy.
Selanjutnya, hak dan kepentingan kaum pekerja tidak boleh diabaikan. Meskipun, tujuan utama
RUU ini diklaim akan membuka keran investasi dan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Tetapi sebaliknya, RUU Cipta Kerja berpotensi meminggirkan hak dan kepentingan kelompok
pekerja. Sejumlah pemangkasan aturan perizinan, penanaman modal, dan ketenagakerjaan
berpotensi menjadi hambatan bagi hadirnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Keempat, Partai Demokrat memandang RUU Cipta Kerja telah mencerminkan bergesernya
semangat Pancasila. Utamanya sila keadilan sosial menuju ke arah ekonomi yang terlalu
kapitalistik dan neo-liberalistik. [MJSAV-12]

cation--

Polisi mengenakan masker dan pakaian hazmat saat mengamankan unjuk rasa penolakan buruh
terhadap 'omnibus law' Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja di depan kompleks
Parlemen, Jakarta, baru-baru ini. Penggunaan pakaian pelindung diri tersebut dilakukan sebagai
antisipasi polisi terhadap penularan Covid-19 selama pengamanan terhadap pengunjuk rasa.

200