Page 343 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Kemudian seluruh anggota Baleg DPR bersama pemerintah dan DPD RI menyatakan setuju.

Dia menjelaskan, dalam pandangan mini fraksi yang disampaikan perwakilan fraksi-fraksi, ada
dua fraksi yang menyatakan menolak persetujuan RUU Ciptaker yaitu Fraksi Partai Demokrat
dan Fraksi PKS.

"Ada tujuh fraksi menerima dan dua menolak, dan sesuai harapan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian bahwa komunikasi tetap terbuka sampai menjelang Rapat Paripurna DPR,"
ujarnya.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengatakan RUU tentang Cipta Kerja merupakan RUU
yang diusulkan Presiden dan merupakan RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi
Nasional Tahun 2020.

Menurut dia, RUU Ciptaker merupakan RUU pertama yang setiap pembahasannya dilakukan
secara terbuka dan transparan yang disiarkan melalui TV Parlemen dan media sosial DPR sebagai
komitmen terhadap reformasi parlemen.

Willy mengatakan ada beberapa hal pokok yang mengemuka dan disepakati dalam RUU Cipta
Kerja dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) antara lain pertama, penataan dan perbaikan sistem
perizinan berusaha berdasarkan sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana dianut dalam
UUD NRI Tahun 1945.

"Kedua, pemda turut serta dalam mewujudkan keberhasilan cipta kerja. Oleh karena itu,
kewenangan pemda tetap dipertahankan sesuai dengan asas otonomi daerah dalam bingkai
NKRI. Pelaksanaan kewenangan pemda sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat," katanya.

Ketiga, menurut dia, konsep "Risk Based Approach" (RBA) menjadi dasar dan menjiwai RUU
Cipta Kerja serta sistem perizinan berusaha berbasis elektronik. Keempat, kebijakan kemudahan
berusaha, untuk semua pelaku usaha, mulai dari UMKM, koperasi sampai usaha besar.

"Penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi melalui berbagai kemudahan dan fasilitas
berusaha. Kelima, kebijakan pengintegrasian satu peta nasional, yang meliputi wilayah darat dan
laut," ujarnya.

Keenam, menurut dia, pengaturan mengenai perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga
kerja/buruh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketujuh, pengaturan
mengenai kebijakan kemudahan berusaha di Kawasan Ekonomi, pelaksanaan investasi
pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, serta pelayanan administrasi pemerintahan
untuk memudahkan prosedur birokrasi dalam rangka cipta kerja.

Dalam raker tersebut juga hadir secara fisik Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri
Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

.

342