Page 340 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 340
Ringkasan
Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk
dibahas di rapat paripurna. Keputusan diambil dalam rapat kerja Baleg DPR yang dihadiri Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly dan Menaker Ida Fauziyah di
Gedung DPR, Senayan, Sabtu (3/10).
PANJA DPR SETUJU RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DISAHKAN DI PARIPURNA
Create Story Panja DPR Setuju RUU Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan di Paripurna
kumparanNEWS Konten Redaksi kumparan Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR mengesahkan
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk dibahas di rapat paripurna.
Keputusan diambil dalam rapat kerja Baleg DPR yang dihadiri Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly dan Menaker Ida Fauziyah di Gedung DPR, Senayan, Sabtu
(3/10).
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri
ATR/BPN, Sofyan A. Djalil mengikuti secara virtual.
Dalam rapat itu, terdapat tujuh fraksi yang menyampaikan persetujuan agar RUU Omnibus Law
Cipta Kerja menjadi UU. Sementara, Demokrat dan PKS menolak RUU disetujui di tingkat satu
dan perlu kembali dibahas sebelum disahkan.
Kemudian, Ketua Panja RUU Omnibus Law Supratman Andi Agtas meminta persetujuan
pemerintah dan DPR agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja dapat dilanjutkan pembahasannya di
tingkat II rapat paripurna DPR.
"Saya meminta persetujuan kepada seluruh anggota dan pemerintah apakah RUU tentang Cipta
Kerja ini bisa kita setujui untuk diteruskan pengambilan keputusannya di tingkat selanjutnya ?,"
tanya Supratman.
"Setuju," jawab anggota Panja Baleg. Setelah itu, Supratman mengetok palu persetujuan.
Dalam kesempatan itu, Airlangga mewakili pemerintah mengatakan menerima catatan Demokrat
dan PKS yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja di tingkat I. Dia pun membuka ruang dialog
untuk Demokrat dan PKS.
"Catatannya kami catat, kalau mau dialog kami buka dan kami bisa menjelaskan apabila
diperlukan. Kami siap hadir di Fraksi PKS atau Demokrat sambil menunggu paripurna," kata
Airlangga.
Anggota Panja Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan Demokrat menilai RUU Cipta Kerja
tak memiliki urgensi di tengah pandemi COVID-19. Hinca mengatakan pihaknya tak ingin
pengesahan RUU dilakukan secara terburu-buru.
"RUU Cipta Kerja ini tidak memiliki urgensi yang memaksa di tengah pandemi COVID-19.
Sebagaimana yang kami sampaikan dari awal, prioritas masyarakat harus fokus ke penanganan
COVID, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus mata rantai COVID-19 serta
memulihkan ekonomi rakyat," ucap dia.
"Partai Demokrat menyatakan menolak RUU ciptaker ini, kami menilai banyak hal yang harus
dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif, kita tidak perlu terburu-buru, kami
menyarankan akan dilakukan pembahasan lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholder
berkepentingan," sambung Hinca.
339
