Page 374 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 374
negative - Pak Agus (None) Akhirnya hanya ada 12,4 juta nomor rekening yang valid dan kami
serahkan ke Kemenaker untuk diproses lebih lanjut. Artinya dari 14,8 juta data yang masuk valid
12,4 juta yang valid. Ada 2,4 juta data yang tidak diteruskan, tidak bisa diproses
positive - Pak Agus (None) BPJS sangat siap dan mendukung bila ingin berikan bantuan subsidi
upah sampai 2021. Kami siapkan data sesuai regulasi yang ada karena itu penting para pekerja
yang daftar, bisa mendaftar melalui aplikasi atau cabang-cabang kantor kami
neutral - Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK) Kalau kita lihat 55 persen pengaduan
karena tidak terima, jangan-jangan mereka ini belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau
karena ini disalurkan per batch harus sabar, sedangkan 15 persen baru bertanya persyaratannya
apa untuk mendapat subsidi upah
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, akan mengusulkan sisa anggaran subsidi gaji
dalam program Bantuan Subsidi Upah dialokasikan untuk guru honorer baik di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama.
GURU HONORER AKAN DAPAT BLT SUBSIDI GAJI DARI PEMERINTAH, INI
SKEMANYA
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, akan mengusulkan sisa anggaran
subsidi gaji dalam program Bantuan Subsidi Upah dialokasikan untuk guru honorer baik di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama.
"Selisih ini kami sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan, kami akan lakukan revisi DIPA
(Daftar Isian Pelaksana Anggaran) di Kemenaker akan dikembalikan ke Kemenkeu," jelas Ida
dilansir dari Antara, Sabtu (3/10/2020).
"Kemudian karena ada banyak permintaan guru honorer di Kemendikbud maupun Kementerian
Agama yang berharap dapat manfaat subsidi upah maka kami rekomendasikan dapat program
yang sama melalui kementerian terkait," kata Ida lagi.
Menurut Ida, awalnya anggaran yang dialokasikan untuk penerima BLT subsidi upah adalah
untuk 15,72 juta pekerja dengan total anggaran Rp 37,74 triliun.
Namun berdasarkan data yang sudah divalidasi BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 September
2020, hanya ada 12,4 juta pekerja yang layak untuk mendapatkan subsidi gaji sehingga terdapat
selisih anggaran di situ. "Jika diketahui rekening yang tidak aktif lagi dan tidak bisa disalurkan
ke penerima program kami ikut saran KPK dan sudah seharusnya kami kembalikan sisa anggaran
ke kas negara," tambah Ida.
Pemberian bantuan subsidi upah ini menurut Ida, juga membuka kesempatan para guru honorer
menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. "Saya kira ini momentum untuk memperluas
kepesertaan guru honorer atau guru lainnya untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, pada
prinsipnya kami berharap semakin banyak manfaat bisa dirasakan masyarakat yang terdampak
Covid-19," ungkap Ida.
Namun hingga saat ini, menurut Ida, BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan validasi data.
"Begitu kami pastikan rekening itu benar-benar tidak aktif selanjutnya kami kembalikan ke kas
negara, tentu masih ada kesempatan ke Pak Agus (Dirut BPJS Ketenagakerjaan) untuk
menyerahkan data rekeningnya melakukan verifikasi data," ungkap Ida.
373
