Page 375 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan para pemberi kerja masih ada
yang belum memberikan nomor rekening para pekerjanya, tercatat 900 ribu pekerja belum
menyerahkan rekening.

"Kami mendapat data 15,7 juta data pekerja, dari situ kami lakukan pengumpulan rekening para
peserta dan hingga akhir september jumlah rekening yang masuk ke Jamsostek adalah 14,8 juta,
masih ada 900 ribu yang belum mengirimkan rekening antara lain karena kondisi geografis
berada di daerah terpencil," kata Agus.

Ketiadaan rekening itu menyulitkan koordinasi dan masih banyak juga pekerja yang menerima
upah tunai sehingga tidak memiliki rekening. Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan menggunakan
3 lapisan validasi data.

"Dari 14,8 juta rekening yang masuk, kami lakukan validasi secara berlapis, ada 3 lapis yang
kami lakukan pertama validasi dengan perbankan tersebar di 128 bank untuk mencocokkan
apakah nomor rekening dan nama yang dikirim ke kami sesuai dengan terdaftar di bank, kalau
tidak valid kami kembalikan ke perusahaan," ungkap Agus.

Lapisan kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan mengecek apakah para pekerja itu benar-benar
pekerja yang upahnya di bawah Rp 5 juta dan merupakan anggota BPJS Ketenagakerjaan aktif
hingga Juni 2020. "Bila tidak valid kita drop, setelah valid, kita lakukan validasi lapis 3," tambah
Agus.

Validasi ke-3 adalah terkait ketunggalan data, artinya seorang pekerja memiliki 1 Nomor Induk
Kependudukan (NIK), 1 nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan 1 nomor rekening bank.

"Akhirnya hanya ada 12,4 juta nomor rekening yang valid dan kami serahkan ke Kemenaker
untuk diproses lebih lanjut. Artinya dari 14,8 juta data yang masuk valid 12,4 juta yang valid.
Ada 2,4 juta data yang tidak diteruskan, tidak bisa diproses," jelas Agus.

Dari 2,4 juta data itu ada 1,8 juta karena tidak sesuai kriteria Permenaker, ada 600 ribu gagal
dikonfirmasi atau divalidasi ulang hingga tenggat waktu terakhir 30 September 2020.

Agus pun mengaku siap untuk melakukan verifikasi data lagi bila pemerintah seperti yang
disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan melanjutkan program BLT Bantuan
Subsidi Upah hingga triwulan II 2021.

"BPJS sangat siap dan mendukung bila ingin berikan bantuan subsidi upah sampai 2021. Kami
siapkan data sesuai regulasi yang ada karena itu penting para pekerja yang daftar, bisa
mendaftar melalui aplikasi atau cabang-cabang kantor kami," tambah Agus.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan sampai 29 September 2020 ada 167.314
pengaduan untuk Kemenaker terkait subsidi upah dan tinggal 56 ribu pengaduan yang belum
ditindaklanjuti.

"Kalau kita lihat 55 persen pengaduan karena tidak terima, jangan-jangan mereka ini belum
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau karena ini disalurkan per batch harus sabar, sedangkan
15 persen baru bertanya persyaratannya apa untuk mendapat subsidi upah," kata Pahala.

Syarat penerima bantuan upah adalah WNI yang dibuktikan kepemilikan Nomor Induk
Kependudukan (NIK), terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran
sampai Juni 2020, mendapat gaji/upah di bawah Rp 5 juta serta memiliki rekening bank aktif.

374