Page 376 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Judul 56.000 Pengaduan belum ditindaklanjuti
Nama Media Kedaulatan Rakyat
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg7
Jurnalis FUL
Tanggal 2020-10-03 08:57:00
Ukuran 106x153mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 11.660.000

News Value Rp 34.980.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi) Jika kita lihat
55 persen pengaduan karena tidak terima, jangan-jangan mereka ini belum terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan atau karena ini disalurkan perbatch harus sabar, sedangkan 15 persen baru
bertanya persyaratannya apa untuk mendapat subsidi upah

neutral - Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi) Selain itu, pada
saat yang sama bisa dikroscek ke data lain seperti BPJS, Kartu Pra Kerja atau data yang terkait
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan terakhir kros cek ke Ditjen Pajak
negative - Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi) Padahal kita
tahu perusahaan yang memberikan data juga melaporkan PPh 21 setiap pegawai yang punya
penghasilan. Kami ingin mengamankan saja karena basis program ini NIK jadi dicek ke pajak

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, Pemerintah sudah menyalurkan
dana Rp 14,88 triliun untuk 12,4 juta pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Terkait hal
ini, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyatakan,
sampai 29 September 2020 ada 167.314 pengaduan untuk Kemenaker terkait BSU. Dari jumlah
pengaduan itu, menurutnya, tinggal 56.000 pengaduan yang belum ditindaklanjuti. "Jika kita
lihat 55 persen pengaduan karena tidak terima, jangan-jangan mereka ini belum terdaftar di
BPJS Ketenagakerjaan atau karena ini disalurkan perbatch harus sabar, sedangkan 15 persen
baru bertanya persyaratannya apa untuk mendapat subsidi upah," kata Pahala di Jakarta, Jumat
(2/10).

375