Page 407 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 407
Judul 12,4 Juta Pekerja Nikmati Subsidi Upah
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg10
Jurnalis E-2
Tanggal 2020-10-03 05:41:00
Ukuran 146x114mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 41.610.000
News Value Rp 124.830.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Total penerima ialah 12,4 juta dengan total anggaran Rpl4,88
triliun. Data terakhir yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, dari 15,7 juta pekerja ternyata
menjadi 12,48 juta pekerja. Jadi, ada selisih dari target awal karena sudah dilakukan validasi
oleh BPJS Ketenagakerjaan
negative - Ida Fauziyah (MENTERI Ketenagakerjaan (Me-naker)) Ada berbagai masalah, seperti
terjadi duplikasi rekening, rekening tutup, rekening pasif, tidak valid, dibekukan, rekening tidak
sesuai NIK (nomor induk kepegawaian), rekening tidak terdaftar, seluruhnya ada 130.183 yang
mengalami kendala
Ringkasan
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melaporkan sudah tersalurkannya dana
Rpl4,88 triliun untuk 12,4 juta pekerja penerima subsidi upah. "Total penerima ialah 12,4 juta
dengan total anggaran Rp14,88 triliun. Data terakhir yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, dari
15,7 juta pekerja ternyata menjadi 12,48 juta pekerja. Jadi, ada selisih dari target awal karena
sudah dilakukan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker di Gedung Komisi
Pemberantasan Korupsi Jakarta, kemarin.
12,4 JUTA PEKERJA NIKMATI SUBSIDI UPAH
MENTERI Ketenagakerjaan (Me-naker) Ida Fauziyah melaporkan sudah tersalurkannya dana
Rpl4,88 triliun untuk 12,4 juta pekerja penerima subsidi upah. "Total penerima ialah 12,4 juta
dengan total anggaran Rpl4,88 triliun. Data terakhir yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, dari
15,7 juta pekerja ternyata menjadi 12,48 juta pekerja. Jadi, ada selisih dari target awal karena
sudah dilakukan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker di Gedung Komisi
Pemberantasan Korupsi Jakarta, kemarin.
Menaker menyampaikan hal itu saat konferensi pers bersama dengan Wakil Ketua KPK Nurul
Ghufron, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
406
