Page 410 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Judul KPK Kawal Penyaluran BSU agar Tepat Sasaran
Nama Media Koran Jakarta
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg3
Jurnalis N-3
Tanggal 2020-10-03 05:40:00
Ukuran 119x241mmk
Warna Warna
AD Value Rp 34.510.000

News Value Rp 172.550.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Agus Susanto (Kepala BPJS Ketenagakerjaan) KPK lebih baik mendampingi
memastikan setiap rupiah sampai ke rakyat, bukan menangkapnya ketika dikorup-si. Jika
ditangkap itu tidak akan menyelamatkan kerugian negara yang sudah terkorupsi, itu yang
menjadi visi kami

Ringkasan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan pihaknya akan
mengawal penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja yang terdampak Covid-19. Hal
itu dilakukan, agar bantuan yang dianggarkan pemerintah 37,7 triliun itu tepat sasaran, efektif,
dan efisien.

KPK KAWAL PENYALURAN BSU AGAR TEPAT SASARAN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan pihaknya akan
mengawal penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja yang terdampak Covid-19. Hal
itu dilakukan, agar bantuan yang dianggarkan pemerintah 37,7 triliun itu tepat sasaran, efektif,
dan efisien. "KPK lebih baik mendampingi memastikan setiap rupiah sampai ke rakyat, bukan
menangkapnya ketika dikorup-si. Jika ditangkap itu tidak akan menyelamatkan kerugian negara
yang sudah terkorupsi, itu yang menjadi visi kami," kata Ghufron seusai bertemu dengan Menteri
Tenaga Kerja, Ida Fauziyah dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, di Jakarta, Jumat
(2/10).

Ghufron menyampaikan setiap program yang didampingi sesungguhnya dalam rangka
pencegahan, dalam rangka memastikan rupiah, dan uang yang diprogramkan untuk rakyat itu
tepat sasaran, supaya kemudian tidak menyimpang," kata Ghufron. Arahan KPK Sementara itu,
Menaker Ida mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan KPK. Ida
menjelaskan, para pekerja akan menerima subsidi gaji/upah 600 ribu rupiah per bulan selama 4
bulan, dan dibayarkan tiap 2 bulan sekali. Pihak Kemnaker telah menerima data penerima
bantuan subsidi gaji/upah sebanyak 12,4 juta pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

409