Page 474 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Ida mengatakan bahwa ada sejumlah kendala dalam penyaluran subsidi gaji/upah. Di antaranya
adanya duplikasi rekening, rekening tutup, rekening pasif, tidak valid, rekening dibekukan,
rekening tidak sesuai NIK, dan rekening tidak terdaftar. "Pertemuan ini dilakukan untuk
menindaklanjuti arahan KPK bagaimana pengelolaan penyaluran subsidi gaji atau upah, agar
dilakukan secara akuntabel dan memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik," kata Menaker
Ida dalam keterangan yang diterima RRI pada Jumat (2/10/2020).

Ia menjelaskan, para pekerja akan menerima subsidi gaji/upah Rp600 ribu per bulan selama 4
bulan, dan dibayarkan tiap 2 bulan sekali. Pihak Kemnaker telah menerima data penerima
bantuan subsidi gaji/upah sebanyak 12,4 juta pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan. "Sebanyak
10,5 juta penerima bantuan subsidi upah/gaji telah menerima bantuan subsidi dari pemerintah
yang dilakukan sejak 24 Agustus 2020," kata Menaker Ida.

Secara rinci, katanya, bantuan subdisi gaji/upah tahap I telah tersalurkan kepada 2.484.429
penerima atau setara 99,38 persen dari total penerima sebanyak 2,5 juta orang; Tahap II telah
tersalurkan kepada 2.981.533 penerima atau setara 99,38 persen dari total 3 juta orang; Tahap
III tersalurkan kepada 3.476.122 penerima atau setara 99,32 persen dari total 3,5 juta orang.
"Untuk tahap IV telah tersalurkan kepada 1.836.177 penerima atau setara 69,18 persen dari
total 2,6 juta orang. Sementara untuk tahap V, saat ini masih dalam proses cek kelengkapan
data," kata Menaker Ida.

Selain itu, katanya, pihaknya telah melaporkan segala jenis kendala tersebut ke KPK dan
berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk validasi data dan bank penyalur. "Kami juga
membuat posko pengaduan dan sistem cek secara online melalui portal Sisnaker," tutupnya.

473