Page 470 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 470
kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran sampai Juni 2020, mendapat gaji/upah di bawah Rp5
juta serta memiliki rekening bank aktif.
Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam kesempatan ini mengatakan.
pihaknya (KPK) sebelummya telah merekomendasikan 3 hal dalam rangka program subsidi upah
pemerintah ini. "Kami (KPK) melihat dalam program seperti ini data harus valid, supaya data
harus berbasis NIK (Nomor Induk Ketenagakerjaan) supaya terjamin orangnya ada," kata Pahala
Nainggolan. "Pada saat yang sama bisa dikroscek ke data lain seperti BPJS, Kartu Pra Kerja atau
data yang terkait DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan terakhir data cross check ke
Ditjen Pajak," jelasnya.
"Kriteria penerima subsidi upah adalah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. Padahal kita
tahu perusahaan yang memberikan data juga melaporkan PPh 21 setiap pegawai yang punya
penghasilan. Kami ingin mengamankan saja karena basis program ini NIK (Nomor induk
Kependudukan) jadi bisa dicek ke pajak," pungkas Pahala Nainggolan.
469
