Page 467 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

KPK SOROTI PROGRAM SUBSIDI GAJI, BEGINI REAKSI MENTERI IDA

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mengawal program subsidi
gaji yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya menstimulus ekonomi masyarakat yang
terdampak Covid-19. Terlebih, program tersebut rencananya diperpanjang hingga triwulan
kedua 2021. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, mengenai kebijakan perpanjangan
penyaluran program tersebut, lembaga antirasuah itu tidak ingin mencampurinya.

Sebab, tugas KPK hanya mengawasi agar penyaluran anggaran tepat sasaran. "Kalau bayangan
pemerintah dampak Covid-19 masih akan berlangsung sampai triwulan kedua 2021, sekali lagi
itu keputusannya di pemerintah. KPK hanya mengawal, yang penting program itu tepat sasaran,
tidak dikorupsi," ujar Ghufron usai pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dan
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di KPK, Jumat (2/10).

Meski demikian, Ghufron meminta pemerintah untuk memperbarui data penerima subsidi gaji.
Sebab, apabila hanya mengandalkan data BPJS Ketenagakerjaan, maka banyak pekerja yang
terdampak Covid-19 tidak mendapat bantuan. Aspek keadilan perlu dijunjung di sini. "Kami
berharap sekali ditambahkan. Ini adalah menjadi momen penting untuk kemudian menambah
kepesertaan BPJS. Karena selama ini tingkat kepesertaan BPJS masih 58 persen dari tenaga
kerja," kata Ghufron.

Dia menganggap masih ada 52 persen pekerja yang terdampak Covid-19 yang tidak menerima
bantuan Rp 2,4 juta itu. "Oleh karena itu kami berharap kepada menteri untuk kemudian
memastikan agar BPJS ketenagakerjaan input data baru," kata Ghufron.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, data penerima Subsidi Gaji
Rp 2,4 juta yang tercatat sejauh ini mencapai 12,4 juta pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan.
"Sebanyak 10,5 juta penerima bantuan subsidi upah atau gaji telah menerima bantuan subsidi
dari pemerintah yang dilakukan sejak 24 Agustus 2020," kata Ida.

Dia melanjutkan, ada sejumlah kendala dalam penyaluran subsidi gaji. Di antaranya adanya
duplikasi rekening, rekening tutup, rekening pasif, tidak valid, rekening dibekukan, rekening tidak
sesuai NIK, dan rekening tidak terdaftar. Ida mengatakan, pihaknya telah melaporkan kendala
tersebut ke KPK dan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk validasi data dan bank
penyalur. "Kami juga membuat posko pengaduan dan sistem cek secara online melalui portal
Sisnaker," katanya.
(tan/jpnn) Yuk, Simak Juga Video ini!.

466