Page 469 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 469
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pemerintah sudah menyalurkan
anggaran dana sebesar Rp14.88 triliun untuk 12.4 juta pekerja yang berhak menerima subsidi
upah dari pemerintah.
"Total penerima adalah 12.4 juta dengan total anggaran Rp14.88 triliun. Data terakhir yang
diberikan BPJS Ketenagakerjaan dari 15.7 juta pekerja ternyata jadi 12.48 juta pekerja, jadi ada
selisih dari target awal karena sudah dilakukan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan," di Gedung
KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2020) usai
melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
12.4 JUTA PEKERJA TELAH MENERIMA SUBSIDI UPAH
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pemerintah sudah
menyalurkan anggaran dana sebesar Rp14.88 triliun untuk 12.4 juta pekerja yang berhak
menerima subsidi upah dari pemerintah.
"Total penerima adalah 12.4 juta dengan total anggaran Rp14.88 triliun. Data terakhir yang
diberikan BPJS Ketenagakerjaan dari 15.7 juta pekerja ternyata jadi 12.48 juta pekerja, jadi ada
selisih dari target awal karena sudah dilakukan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan," di Gedung
KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2020) usai
melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ida menjelaskan, awalnya anggaran yang dialokasikan untuk penerima subsidi upah adalah
untuk 15.72 juta pekerja dengan total anggaran Rp37.74 triliun. Menurutnya, bantuan itu
diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600 per bulan selama 4 bulan yaitu Agustus-Desember
2020 dan dibayarkan setiap dua bulan sekali.
"Alhamdulilah realisasi bantuan subsidi gaji sudah dalam beberapa batch. Batch I kami menerima
data 2.5 juta pekerja, batch II ada 3 juta pekerja, batch III ada 3.5 juta pekerja, batch IV ada
2.6 juta pekerja dan batch V ada 618 ribu data pekerja," jelasnya.
Sementara itu, realisasi batch I mencapai 99.38 persen atau 2.4 juta penerima; batch II 99.38
persen atau 2.9 juta penerima; batch III 99.32 persen atau 3.4 juta penerima; batch IV 69.18
persen atau 1.8 juta penerima sedangkan data batch V baru diterima 30 September 2020.
"Jadi saat ini sedang berjalan proses check list di Kemenaker, kami butuh waktu 4 hari kira-kira
tangga 5 Oktober 2020 baru bisa disalurkan. Ada beberapa kendala mengapa pencapaian
realisasi itu tidak mencapai 100 persen," sebutnya.
"Terjadi duplikasi rekening, rekening tutup, rekening pasif, tidak valid, dibekukan, rekening tidak
sesuai NIK (nomor induk kepegawaian), rekening tidak terdaftar, seluruhnya ada 130.183 yang
mengalami kendala (masalah)," tegasnya.
Dirinya menambahkan, pihak Kemenaker telah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
dengan sejumlah bank penyalur serta membbuat posko pengaduan serta sistem cek secara
daring malalui aplikasi sisnaker ditambah menyediakan call center termasuk nomor WhatsApp
(WA). "Misalnya mereka yang masuk kriteria tapi belum turun mungkin masuk ke batch IV atau
batch V yang sedang proses cek," tuturnya.
Sementara itu, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi calon penerima bantuan upah dari
Pemerintah itu diantaramya adalah WNI (Warga Negara Indonesia). Status WNI dibuktikan
468
