Page 468 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Judul 12.4 Juta Pekerja Telah Menerima Subsidi Upah
Nama Media rri.co.id
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://rri.co.id/ekonomi/907054/12-4-juta-pekerja-telah-menerima-
subsidi-upah
Jurnalis Eko Sulestyono
Tanggal 2020-10-02 18:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Total penerima adalah 12.4 juta dengan total anggaran
Rp14.88 triliun. Data terakhir yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan dari 15.7 juta pekerja
ternyata jadi 12.48 juta pekerja, jadi ada selisih dari target awal karena sudah dilakukan validasi
oleh BPJS Ketenagakerjaan

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Alhamdulilah realisasi bantuan subsidi gaji sudah dalam
beberapa batch. Batch I kami menerima data 2.5 juta pekerja, batch II ada 3 juta pekerja, batch
III ada 3.5 juta pekerja, batch IV ada 2.6 juta pekerja dan batch V ada 618 ribu data pekerja

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi saat ini sedang berjalan proses check list di Kemenaker,
kami butuh waktu 4 hari kira-kira tangga 5 Oktober 2020 baru bisa disalurkan. Ada beberapa
kendala mengapa pencapaian realisasi itu tidak mencapai 100 persen
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Terjadi duplikasi rekening, rekening tutup, rekening pasif,
tidak valid, dibekukan, rekening tidak sesuai NIK (nomor induk kepegawaian), rekening tidak
terdaftar, seluruhnya ada 130.183 yang mengalami kendala (masalah)

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Misalnya mereka yang masuk kriteria tapi belum turun
mungkin masuk ke batch IV atau batch V yang sedang proses cek

neutral - Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK) Kami (KPK) melihat dalam program seperti
ini data harus valid, supaya data harus berbasis NIK (Nomor Induk Ketenagakerjaan) supaya
terjamin orangnya ada

neutral - Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK) Pada saat yang sama bisa dikroscek ke
data lain seperti BPJS, Kartu Pra Kerja atau data yang terkait DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial) dan terakhir data cross check ke Ditjen Pajak

neutral - Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK) Kriteria penerima subsidi upah adalah
bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. Padahal kita tahu perusahaan yang memberikan
data juga melaporkan PPh 21 setiap pegawai yang punya penghasilan. Kami ingin mengamankan
saja karena basis program ini NIK (Nomor induk Kependudukan) jadi bisa dicek ke pajak

467