Page 463 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Agama yang berharap dapat manfaat subsidi upah maka kami rekomendasikan dapat program
yang sama melalui kementerian terkait," kata Ida, dilansir dari Antara, Jumat (2/10/2020).

MENAKER USULKAN SISA ANGGARAN SUBSIDI GAJI UNTUK GURU HONORER

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengusulkan sisa anggaran subsidi gaji
dialokasikan untuk guru honorer baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun
Kementerian Agama. "Selisih ini kami sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan, kami
akan lakukan revisi DIPA [Daftar Isian Pelaksana Anggaran] di Kemenaker akan dikembalikan ke
Kemenkeu kemudian karena ada banyak permintaan guru honorer di Kemendikbud maupun
Kementerian Agama yang berharap dapat manfaat subsidi upah maka kami rekomendasikan
dapat program yang sama melalui kementerian terkait," kata Ida, dilansir dari Antara, Jumat
(2/10/2020).

Menurut Ida, awalnya anggaran yang dialokasikan untuk penerima subsidi gaji sebanyak 15,72
juta pekerja mencapai Rp37,74 triliun. Namun berdasarkan data yang sudah divalidasi BPJS
Ketenagakerjaan hingga 30 September 2020, hanya ada 12,4 juta pekerja yang layak untuk
mendapatkan subsidi gaji. "Jika diketahui rekening yang tidak aktif lagi dan tidak bisa disalurkan
ke penerima program kami ikut saran KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi] dan sudah
seharusnya kami kembalikan sisa anggaran ke kas negara," tambahnya.

Pemberian subsidi gaji ini, menurut Ida, juga membuka kesempatan para guru honorer menjadi
anggota BPJS Ketenagakerjaan. "Saya kira ini momentum untuk memperluas kepesertaan guru
honorer atau guru lainnya untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Pada prinsipnya kami
berharap semakin banyak manfaat bisa dirasakan masyarakat yang terdampak Covid-19,"
ungkapnya.

Hingga saat ini, Ida mengemukakan BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan validasi data.
"Begitu kami pastikan rekening itu benar-benar tidak aktif selanjutnya kami kembalikan ke kas
negara, tentu masih ada kesempatan ke Pak Agus [Dirut BPJS Ketenagakerjaan] untuk
menyerahkan data rekeningnya melakukan verifikasi data," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan para pemberi
kerja masih ada yang belum memberikan nomor rekening para pekerjanya. Jumlah pekerja yang
belum menyerahkan rekening tercatat mencapai 900.000 orang. "Kami mendapat data 15,7 juta
data pekerja, dari situ kami lakukan pengumpulan rekening para peserta dan hingga akhir
September jumlah rekening yang masuk ke Jamsostek adalah 14,8 juta. Masih ada 900.000 yang
belum mengirimkan rekening antara lain karena kondisi geografis berada di daerah terpencil,"
katanya.

462